SINGARAJA, BALIPOST.com – Rencana pembangunan sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Buleleng terpaksa batal digarap tahun ini. Penyebabnya, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Kabupaten Badung sebesar Rp 48 miliar yang dialokasikan pada Anggaran Perubahan 2025 tak kunjung cair alias ngadat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Gede Suyasa, membenarkan hal tersebut saat ditemui Selasa (4/11). Ia menjelaskan bahwa Pemkab Buleleng masih terus menjalin komunikasi dengan Pemkab Badung terkait pencairan BKK tersebut.
“Dari total Rp 48 miliar, yang bisa dicairkan baru sekitar Rp 16 miliar. Sebanyak Rp13 miliar untuk BKK Desa Pancasari, dan Rp3 miliar dialokasikan untuk infrastruktur,” jelas Suyasa.
Namun, ia tidak merinci penyebab molornya pencairan anggaran dari Badung. “Alasannya, itu kondisi internal di keuangannya Pemkab Badung,” ujarnya singkat.
Suyasa menambahkan, biasanya pencairan BKK pada anggaran induk tidak banyak kendala karena proses perencanaan dan tender masih panjang. “Kalau di perubahan, target-target pendapatan dari pemberi BKK mungkin belum terpenuhi. Kami diminta untuk terus mengkomunikasikan jumlah yang bisa dicairkan,” imbuhnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas PU-TR Buleleng, Putu Adipta Eka Putra, menyebut keterlambatan pencairan membuat sejumlah proyek yang sudah berjalan harus dihentikan dan kontraknya dibatalkan atau diatur ulang dengan rekanan.
“Beberapa proyek bahkan sudah masuk tahap pengerjaan fisik. Yang sudah berjalan diakui dan dibayar langsung oleh Pemkab Badung. Saat ini Bupati masih intens berkomunikasi dengan Pemkab Badung,” tegasnya.
Adipta merinci proyek yang terdampak meliputi penyenderan bahu jalan, perbaikan drainase, hingga pembangunan jembatan. “Banyak lokasi yang terdampak. Salah satunya pembangunan Jembatan Corot. Namun itu harus tetap harus jalan. Astungkara, anggarannya dipastikan oleh Badung,” tutupnya. (Nyoman Yudha/balipost)
