DENPASAR, BALIPOST.com – Anggota DPRD Provinsi Bali work from home (WFH) mulai Senin (1/9). WFH dilakukan mengingat situasi dan kondisi Bali belum kondusif pasca aksi demonstrasi anarkis yang terjadi di depan Kantor DPRD Bali pada Sabtu (30/8) lalu.
“Hari ini (anggota dewan,red) work from home. Cuma ketua yang standby di Gedung Dewan,” ujar Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya seusai mengikuti Gelar Apel Agung Pecalang Bali, di Lapangan Renon, Senin (1/9).
Ditanya sampai kapan anggota dewan WFH, pria yang akrab disapa Dewa Jack ini mengatakan sampai ada keputusan dari Kapolda Bali dan Pangdam IX/Udayana yang menyatakan kondisi Bali sudah kondusif. “Ditentukan oleh situasi keamanan atas keputusan Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam IX/Udayana. Belum tau (sampai kapan,red),” tandasnya.
Terkait rencananya aksi demonstrasi yang akan kembali dilakukan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bali di Kantor DPRD Bali, Dewa Jack mengaku memang benar rencananya akan ada demonstrasi. Namun, informasi yang diterima aksi demonstrasi oleh PMII batal digelar.
“Ya kan sudah tersebar hari ini dari PMII, tapi katanya batal. Betul? Saya juga tidak tahu. Kami hanya standby, karena bagaimana pun ini adalah penyampaian aspirasi. Jadi kami anggota dewan kami standby, itu sebabnya kami tunda seluruh kegiatan yang ada,” ungkapnya.
Dewa Jack mengatakan semestinya DPRD Bali menggelar Rapat Paripurna untuk membahas 2 Raperda. Namun, melihat akan ada aksi demonstrasi dan kondisi belum kondusif, Rapat Paripurna ditunda. “Sidang Paripurna hari ini ditunda. Tentu kondisi 2 hari sebelumnya menjadi pertimbangan. Kami tentu tidak bisa berkerja dengan baik kalau masih dalam situasi yang belum kondusif. Keputusan kondusif sampai nanti diberikan oleh Pangdam IX/Udayana dan Kapolda Bali, baru kita akan mulai menjadwalkan lagi melalui badan musyawarah atau pansus,” ujarnya.
Dewa Jack mengaku siap menerima para demonstrasi. Dikatakan, saat ini Kantor DPRD Bali dijaga oleh aparat keamanan dari TNI/Polri. “Ada (penjagaan,red), bisa dilihat karena tanggung jawab keamanan dari Pangdam dan Polda, masih ada TNI dan Polri di dalam. Berapa jumlahnya? Saya nggak ngitung, tapi laporannya 200 TNI, 200 Polri,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)
