DENPASAR, BALIPOST.com – Untuk pertama kalinya dalam 67 tahun keberadaan Pemerintah Provinsi Bali, terdapat program “Satu Keluarga, Satu Sarjana.”
Program yang digagas Wayan Koster di masa pemerintahannya yang kedua sebagai Gubernur Bali ini akan mulai dijalankan Agustus 2025, saat tahun ajaran baru bagi para mahasiswa.
Koster dalam sebuah kesempatan mengutarakan latar belakang dirinya ingin menerapkan program ini di periode kepemimpinannya yang kedua. Ia mengaku berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu.
Kisah perjuangan pendidikan Gubernur Koster dari anak petani hingga menjadi seperti saat ini lah yang menginspirasi untuk melahirkan satu sarjana di satu keluarga meski pun kondisi ekonomi keluarga itu termasuk kategori tidak mampu.
Koster dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu, bahkan makanan pokoknya nasi cacah dan nasi jagung.
Keluarganya harus menjual ayam dan sapi agar Koster bisa kuliah di ITB.
“Saya dari keluarga yang rumahnya berlantai tanah. Tapi karena semangat dan kerja keras, saya bisa kuliah dan bertahan di Bandung. Kalau saya bisa, anak-anak Bali juga bisa!” tegasnya.
Koster menegaskan, ini bukan soal pencitraan dirinya atau kepala daerah lain. Ini adalah gotong royong lintas pemerintahan untuk membangun masa depan Bali yang lebih adil dan maju melalui pendidikan.
“Kalau program ini dijalankan serius, maka tahun 2030 kita akan punya puluhan ribu sarjana baru generasi emas Bali yang siap kerja, siap menciptakan lapangan kerja, dan tidak bergantung pada orang tua,” sebutnya.
Ia mengaku sempat melakoni pekerjaan sambilan sebagai guru les saat menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB). Pekerjaan sebagai guru les ini dilakoninya sambil menjual buku. Jatuh bangun dan kerja keras mengantarkannya menjadi dosen hingga kemudian anggota DPR RI 3 periode dan menjabat Gubernur Bali sebanyak 2 periode.
Oleh karena itu, ia berharap kepada generasi muda untuk dapat menjadikan kesempatan menempuh pendidikan tinggi melalui program satu keluarga satu sarjana ini sebagai ajang memperkaya pengetahuan. Sehingga, ke depan dapat melahirkan generasi-generasi muda yang kritis untuk membangun keluarga dari kemiskinan dan membangun Bali.
Gubernur Bali, Wayan Koster mengungkapkan latar belakang lain dari lahirnya program ini adalah untuk meningkatkan kualitas SDM Bali yang unggul. Ia melihat angka partisipasi kasar masuk ke perguruan tinggi di Bali masih cukup rendah.
Meskipun sudah lebih tinggi dari nasional. Namun, pada 2024 angka partisipasinya 38 persen. Ia berkeinginan untuk menaikkan angka ini menjadi di atas 50 persen.
Sehingga untuk mendukung program SDM Bali unggul, meningkatkan kualitas SDM, daya saing di Bali dan luar Bali, perlu digalakkan program ini.
Di-support 28 Universitas
Untuk mendukung program ini, sebanyak 28 perguruan tinggi di Bali baik negeri maupun swasta telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Pemprov Bali, di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Selasa (29/7).
Ada 8 perguruan tinggi negeri (PTN) yang dilibatkan dalam program ini:
- Universitas Udayana
- Universitas Pendidikan Ganesha
- Universitas Terbuka
- Institut Seni Indonesia Bali
- Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan Singaraja
- Politeknik Pariwisata Bali
- Poltekkes Kemenkes Denpasar
- Politeknik Negeri Bali
Sementara untuk perguruan tinggi swasta (PTS) sebanyak 20 kampus. Rinciannya:
- Universitas Warmadewa
- Universitas Mahasaraswati Denpasar
- Universitas Pendidikan Nasional
- Universitas Ngurah Rai
- Universitas Hindu Indonesia
- Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
- Universitas Dhyana Pura
- Universitas Mahendradatta
- Universitas Triatma Mulya
- Universitas Dwijendra
- Universitas Bali Internasional
- Universitas Primakara
- Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali
- Institut Teknologi dan Kesehatan Bali
- Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia
- Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional
- Institut Desain dan Bisnis Bali
- STKIP Agama Hindu Amlapura
- Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng
- STIKES Wira Medika Bali
Koster mengatakan perguruan tinggi yang diajak kerja sama memiliki mahasiswa di atas 1.000 orang. Ke depannya, pihaknya berencana akan mengembangkan kerja sama ini ke Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
Cek Syaratnya
Gubernur Koster mengatakan program ini diprioritaskan kepada keluarga kurang mampu dan keluarga yang belum memiliki sarjana.
Syarat khususnya, antara lain surat rekomendasi dari bendesa adat, fotokopi rekening listrik, fotokopi KTP Bali, fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi ijazah terakhir, dan foto kondisi rumah dan foto keluarga.
Untuk memastikan ini, Gubernur Koster memerintahkan Dinas Sosial Provinsi Bali termasuk perguruan tinggi bersangkutan untuk mengecek betul agar syarat penerima benar-benar memenuhi persyaratan yang ada.
Jangan sampai data-data dimanipulasi, sehingga program ini tidak tepat sasaran.
Ditanggung APBD Bali
Koster mengatakan pada tahap awal program ini ditanggung APBD Bali selama 4 bulan untuk biaya semesternya serta biaya hidup serta kos bulanannya. Biaya hidup tersebut mulai diberikan pada September hingga Desember 2025.
Masing-masing perguruan tinggi hanya membebankan Rp1 juta kepada mahasiswa per semester. Dan untuk biaya tersebut akan ditanggung oleh Pemprov Bali.
Untuk biaya hidup dari makan hingga keperluan sewa kos di wilayah Badung dan Denpasar, per mahasiswa mendapatkan Rp 1,4 juta per bulan dari Pemprov Bali. Bagi mahasiswa yang berdomisili di Buleleng dan Karangasem akan menerima bantuan sebesar Rp 1,2 juta per mahasiswa setiap bulan.
Sehingga, selama 4 bulan pertama pada tahun ini untuk biaya semesteran dan kost, Pemprov menganggarkan Rp9,7 miliar untuk 1.450 mahasiswa.
Koster menegaskan program ini akan berlanjut pada tahun berikutnya.
Di 2026, anggaran untuk 1.450 mahasiswa sekitar Rp 27 miliar. Jumlah ini belum termasuk penambahan kuota pada tahun ajaran baru di tahun 2026.
“Ini kalau terus berjalan, di tahun keempat sudah ada 5.000 lebih mahasiswa. Dan tahun keempat itu dianggarkan Rp109 miliar. Semua dari APBD,” tegasnya.
Koster menegaskan tidak ada pungutan uang gedung dan uang pendaftaran bagi calon mahasiswa baru tersebut. Bahkan, hingga tamat dibiayai secara gratis.
Gandeng Pemerintah Daerah di 2026
Koster menargetkan pada 2026, semua pemerintah kabupaten kota se-Bali terlibat dalam program satu keluarga satu sarjana. Saat ini, baru kabupaten Gianyar yang telah menjalankannya.
“Ini kan baru Pemprov, nanti 2026 semua kabupaten/kota akan dilibatkan misalnya mereka menanggung berapa gitu. Kalau sekarang baru Gianyar,” ujarnya.
Ia menyebutkan, jika seluruh kabupaten/kota memberikan 500 kuota, ditambah Gianyar 1.000 dan Provinsi 1.000–2.000, sedikitnya 6.000 mahasiswa miskin di Bali dapat dibiayai kuliah setiap tahun.
Program ini, lanjut Koster, bukan sekadar pendidikan, tetapi gerakan keadilan sosial dan investasi masa depan Bali. (Ketut Winata/balipost)
