DENPASAR, BALIPOST.com – Perbaikan dan peningkatan jalan di Bali masih terkendala biaya. Terlebih dengan adanya kebijakan efesiensi anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Proyek infrastruktur jalan di kabupaten di Bali banyak dibantu dari dana bantuan keuangan khusus (BKK). Sementara untuk penambahan ruas jalan masih sangat minim bahkan nyaris tidak ada.
Denpasar merupakan daerah dengan anggaran biaya peningkatan infrastruktur jalan terbesar yakni Rp203 miliar. Sementara Karangsem relatif menjadi yang paling kecil yakni Rp18 miliar. Hampir semua proyek infrastruktur jalan merupakan rekonstruksi dan rehabilitasi.
Salah satu proyek dengan anggaran terbesar di Denpasar yakni perbaikan jalan Teuku Umar Barat.
Kepala Dinas PUPR Denpasar, A.A. Ngurah Bagus Airawata, Kamis (12/6) mengatakan, setelah sekian tahun rusak, jalan yang berbatasan dengan Kabupaten Badung ini, akhirnya diperbaiki dengan anggaran sekitar Rp23,2 miliar lebih. Ia menargetkan proyek ini dapat dikerjakan mulai Juni-Juli. “Perbaikan ini bertujuan untuk menciptakan infrastruktur jalan berkualitas di Kota Denpasar,” ujarnya.
Di Klungkung, tahun 2025 pemerintah daerah setempat memprioritaskan perbaikan jalan di Kecamatan Nusa Penida. Dari 38 proyek Bina Marga Klungkung, sebanyak 16 proyek berlokasi di Nusa Penida. Total, perbaikan akses jalan di Nusa Penida, dirancang menghabiskan anggaran Rp15,9 miliar dari APBD Klungkung.
Jembrana mengandalkan BKK untuk proyek infrastruktur jalan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Jembrana, I Wayan Sudiarta, Selasa (13/5) mengatakan untuk pekerjaan fisik infrastruktur saat ini yang mulai dikerjakan bersumber dari BKK Kabupaten Badung. Anggaran senilai Rp49,6 miliar tersebut hampir semuanya sudah masuk pengerjaan khususnya untuk pemeliharaan jalan rusak.
Karangasem membutuhkan anggaran setidaknya Rp54 miliar lebih untuk pemeliharaan rutin jalan. Namun, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Karangasem, I Wayan Surata Jaya, pada Kamis (12/6) kemarin mengungkapkan, tahun ini hanya mampu menganggarkan Rp8,2 miliar. Kalau kebutuhan pemeliharaan jalan sekitar 66 juta per kilometer, maka anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan rutin jalan sebesar 54 miliar lebih. Tapi dalam Tahun Anggaran 2025, APBD kita mengalokasikan anggaran sekitar 8,2 miliar atau sekitar 15% dari kebutuhan,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Tabanan terus memperkuat komitmen membenahi infrastruktur jalan demi mendukung konektivitas dan perekonomian masyarakat. Di tahun 2025, total anggaran yang digelontorkan untuk penanganan infrastruktur jalan mencapai Rp28.119.327.000, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Kabupaten Badung.
Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp16.299.961.527 berasal dari BKK Badung, sementara sisanya ditopang oleh APBD Tabanan.
Kepala Dinas PUPRPKP Kabupaten Tabanan, I Made Dedi Darma Saputra, menjelaskan bahwa penanganan jalan tahun ini menyasar tujuh titik ruas yang tersebar di beberapa kecamatan. Total panjang jalan yang ditangani mencapai sekitar 8,625 kilometer.
“Prioritas kami adalah ruas-ruas jalan yang menjadi akses penting bagi mobilitas masyarakat, baik di sektor pertanian, perdagangan, maupun pariwisata,” ujar Dedi.
Beberapa ruas jalan yang direkonstruksi tahun ini antara lain Jalan Bongan–Cengolo sepanjang 1,4 kilometer yang dibiayai dari APBD sebesar Rp4,06 miliar. Kemudian Jalan Payukbangkah–Penulisan sepanjang 1,3 kilometer dengan nilai kontrak Rp4,91 miliar yang didanai BKK Badung.
Selanjutnya, rekonstruksi Jalan Mandung–Kukuh sepanjang 1,425 kilometer dan Jalan Cengolo–Penarukan sepanjang 2 kilometer juga dibiayai BKK Badung, masing-masing senilai Rp3,95 miliar dan Rp4,95 miliar. Untuk APBD, dana juga dialokasikan pada rekonstruksi Jalan Banjar Adeng–Tegal Jadi sepanjang 0,4 kilometer sebesar Rp2,38 miliar dan Jalan Kediri–Gerokgak (Jalan Ceroring) sepanjang 1 kilometer senilai Rp2,27 miliar.
Satu lagi proyek yang menggunakan BKK Badung adalah ruas Jalan Kediri (Setiabudi)–Gerokgak (Rbt) sepanjang 1,1 kilometer dengan nilai kontrak Rp2,47 miliar. Pengerjaan seluruh proyek ini dimulai sejak April hingga Mei 2025, dengan target rampung paling lambat Oktober 2025. (kmb/balipost)
