JAKARTA, BALIPOST.com – Untuk membantu aparat berwenang dalam menertibkan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap meresahkan masyarakat, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto mengatakan bahwa pihaknya turut mengerahkan satuan intelijen.
Mayjen TNI Yusri mengatakan bahwa intelijen polisi militer memiliki fungsi penyelidikan dan pengamanan fisik (lidpamfik) yang bisa membantu intelijen dari lembaga-lembaga lain untuk menangani suatu masalah. Adapun tujuannya, TNI akan sama-sama membantu demi terciptanya keamanan.
“Kami selalu bersama-sama dengan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Mayjen TNI Yusri saat konferensi pers Rapat Koordinasi Polisi Militer TNI di Markas Besar TNI, Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (7/5).
Dikatakan pula bahwa nantinya informasi dan analisis yang didapat oleh Polisi Militer TNI akan dikombinasikan dengan informasi dari Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis untuk melakukan pencegahan-pencegahan gangguan oleh ormas.
Menurut dia, penindakan hukum bakal dilakukan terhadap premanisme berkedok ormas maupun terhadap oknum prajurit TNI jika diduga melindungi ormas tersebut. Namun, proses hukum bakal dilakukan sesuai dengan ketentuannya.
“Kalau memang di ormas itu ada mereka katanya orang sipil, ya nanti yang menangani adalah dari kepolisian. Kalau ada oknum TNI-nya, baru kami yang menangani,” kata Dapuspom.
Saat ini banyak pandangan dari beberapa pihak mengenai keberadaan ormas yang meresahkan, khususnya setelah adanya gangguan terhadap pabrik otomotif BYD di Subang, Jawa Barat, yang diduga dilakukan oleh kelompok ormas.
Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional Jenderal TNI Purn. Dudung Abdurachman, Senin (5/5), mengemukakan bahwa masalah organisasi masyarakat (ormas) yang disebut meresahkan masyarakat turut menjadi perhatian Presiden RI Prabowo Subianto.
Jenderal TNI Purn. Dudung menyebut ormas-ormas sebaiknya mendukung agenda-agenda pembangunan pemerintah, dan bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah. (Kmb/Balipost)
