Menkopolhukam Hadi Tjahjanto rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/9/2024). (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Pemerintah membangun tiga Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Batam, dan yang terbaru adalah Ibu Kota Nusantara (IKN). Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto.

Dia mengatakan, PDN yang nantinya terbangun itu bakal beroperasi melalui Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Kita akan tingkatkan keamanan data melalui penerapan enkripsi tingkat lanjut dan pengamanan berlapis,” kata Hadi saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari Kantor Berita Antara, Senin (23/9).

Baca juga:  Lulusan UKG Jadi Pertimbangan

Menurut dia, PDN dirancang untuk memperkuat kapasitas data dan mengonsolidasikan pembangunan nasional agar lebih efisien dan terpusat.

Pembangunan PDN itu, kata dia, menggunakan skema soft loan atau pinjaman lunak kepada sejumlah negara lain.

Sejauh ini, menurutnya pembangunan PDN yang berlokasi di Cikarang sudah mencapai 83 persen dan ditargetkan beroperasi pada 2026. Sedangkan pembangunan PDN di Batam sudah mencapai tahap proses penentuan konsultan pengawas.

Baca juga:  Nomadic Tourism Solusi Sementara untuk Selamanya

“Sementara PDN 3 akan dibangun di IKN yang lokasi tanahnya sedang disiapkan oleh Otorita IKN. Dan minggu ini akan kami panggil untuk menentukan tempatnya dan pembangunan selanjutnya,” kata dia.

Dia memastikan bahwa pembangunan PDN itu sudah melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dari awal sampai akhir. Menurutnya BSSN juga bakal menentukan pemenuhan persyaratan keamanan siber.

Dalam pembangunan PDN, dia mengatakan tantangan yang dihadapi mencakup integrasi keamanan sistem. Karena menurutnya proses transisi dari PDN Sementara (PDNS) ke PDN tidak akan mudah.

Baca juga:  Pilkel di Tabanan, Dua Desa Miliki Enam Calon

Untuk itu, dia mengatakan pembangunan PDN memerlukan teknologi yang selalu mengikuti perkembangan. Menurutnya pemerintah berkoordinasi dengan mitra internasional maupun domestik demi memastikan teknologi yang digunakan di PDN adalah yang terbaik dan dapat mengantisipasi ancaman siber di masa depan.

“Transisi dari PDNS ke PDN tidak mudah, terutama karena harus mempertimbangkan risiko keamanan selama proses migrasi data, dan setiap langkah integrasi harus hati-hati untuk mencegah celah yang bisa dimanfaatkan oleh hacker,” katanya. (Kmb/Balipost)

 

BAGIKAN