Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo berfoto dengan Hakim Mahkamah Konstitusi Ridwan Mansyur seusai pengucapan sumpah di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12/2023). Ridwan Mansyur menjadi salah satu anggota MKMK permanen yang dilantik pada Senin (8/1/2024). (BP/Antara)

JAKARTA, BALIPOST.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo melantik tiga anggota MKMK di Jakarta, Senin (8/1). Dikutip dari Kantor Berita Antara,  salah satu anggota Majelis Kehormatan MK yang djlantik adalah I Gede Palguna. Selain itu ada hakim Ridwan Mansyur dan akademisi Universitas Andalas Yuliandri.

Suhartoyo mengingatkan kepada tiga anggota MKMK permanen untuk menjaga independensi dan imparsial dalam menangani semua aduan terkait dengan permasalahan etik hakim.

“Esensinya adalah secara kelembagaan atas nama Mahkamah Konstitusi sangat mengharapkan kepada bapak-bapak bertiga untuk kemudian untuk bisa independen dan imparsial,” kata Suhartoyo.

Baca juga:  Bali Masih Jalani PPKM Level 4

Menurut Suhartoyo, independensi dan kesetaraan dalam penyelesaian sebuah kasus etik hakim menjadi esensi utama lahir MKMK permanen tersebut.

Dengan menjaga independensi itu, menurut dia, muruah Mahkamah Konstitusi yang beberapa waktu mendapat sentimen negatif dari publik akan kembali tumbuh.

Ketiganya dilantik berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 2024 tanggal 2 Januari 2024.

Mereka kemudian akan menjalankan tugas sebagai anggota MKMK sejak 8 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Baca juga:  Disiapkan, Pola Evakuasi Gunung Merapi

Pembentukan MKMK merupakan amanat Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dibentuk Majelis Kehormatan Konstitusi.

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, pada tanggal 3 Februari 2023, MK telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (PMK 1/2023).

Berdasarkan PMK 1/2023, MKMK berwenang menjaga keluhuran martabat dan kehormatan MK. Selain itu, MKMK juga berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi paling lama 30 hari kerja sejak laporan dicatat.

Baca juga:  Penerbangan di Lombok dan Bali Normal

Sementara itu, tiga anggota MKMK permanen yang dilantik tersebut telah disepakati secara aklamasi oleh seluruh hakim dan memenuhi seluruh persyaratan, yakni memiliki integritas, jujur, dan adil, berusia paling rendah 60 tahun serta berwawasan luas. (kmb/balipost)

BAGIKAN