Presiden Joko Widodo. (BP/kmb)

JAKARTA, BALIPOST.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar jangan sampai Indonesia terkena kolonialisme modern karena ketergantungan dari barang impor murah yang dijual di platform e-Commerce. Presiden Jokowi mengungkapkan banyak barang impor yang dijual sangat murah di e-Commerce, contohnya baju seharga Rp5.000.

Baju tersebut merupakan barang hasil jual rugi atau “predatory pricing” yang perlu hati-hati untuk disikapi. “Jangan sampai kita terlena dalam hitungan bulan, enggak mau saya kena penjajah modern, jangan juga kita mau kena kolonialisme modern itu, terjajah ekonomi. Mungkin awal-awal masih Rp5.000, begitu sudah masuk beli ini baru dinaikkan Rp500 juta mau apa? Karena sudah ketergantungan di situ,” kata Jokowi, saat memberikan pengarahan kepada Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/10) dikutip dari Kantor Berita Antara.

Baca juga:  Tugas Satgas Covid-19 Provinsi Bali Resmi Berakhir

Presiden menyampaikan bahwa 123 juta orang Indonesia sudah menjadi pengguna aplikasi dengan pembelian yang sangat masif.

Namun di sisi lain, Presiden mewanti-wanti agar jangan sampai Indonesia hanya menjadi konsumen dalam perdagangan digital tersebut, apalagi jika 90 persen barang yang dijual merupakan barang impor, bukan produk lokal dari UMKM.

Menurut Jokowi, ada pihak yang mulai menguasai data dan perilaku konsumen dari penjualan dengan metode “predatory pricing” tersebut.

Baca juga:  Libur Akhir Tahun Jangan Jadi "Musim Panen" COVID-19, Simak Tipsnya

Oleh sebab itu, Presiden meminta warga Indonesia bisa menjadi produsen yang bisa menjual barang produksi sendiri di e-Commerce tersebut, bahkan bisa menembus pasar ekspor ke negara-negara Asia Tenggara.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan untuk melindungi kedaulatan digital melalui regulasi yang bisa mempertahankan kandungan dalam negeri.

“Jaga betul namanya aset digital kita. Jaga betul data, informasi, akses pasar semuanya. Nanti bisa menyangkut politik,” kata Jokowi. (kmb/balipost)

Baca juga:  Pemberdayaan Ekonomi Desa
BAGIKAN