Sunarso. (BP/Dokumen BRI)

JAKARTA, BALIPOST.com – Peningkatan dan pendalaman inklusi keuangan serta penguatan penerapan prinsip Environmental (lingkungan), Social (sosial) dan Governance (tata kelola yang baik) atau ESG menjadi salah fokus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Peran strategis BRI di kedua hal tersebut menjadi aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi Indonesia yang merata.

Fakta tersebut diungkapkan Direktur Utama BRI Sunarso di Jakarta, Kamis (26/1) dalam acara BRI Microfinance Outlook 2023 dengan tema Financial Inclusion and ESG: The Road to Equitable Economic Prosperity. Menurutnya, BRI sebagai bank UMKM dengan mayoritas nasabah berada di daerah rural memiliki tangggung jawab besar untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut.

Oleh karena itu, menurutnya BRI berperan signifikan dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Hasil survei BRI terhadap inklusi, literasi, dan juga kedalaman inklusi keuangan pada 2022 menyebut secara umum 84% inklusi keuangan menurut penggunaan produk atau layanan termasuk untuk BPJS.

“Dan kalau kita ukur kedalamannya, jadi variasi produk didominasi oleh kepemilikan tabungan. Dan frekuensi penggunaan berasal dari penggunaan tabungan serta asuransi dan Dapen (dana pensiun) termasuk BPJS, itu datanya,” jelasnya.

Dalam hal inklusi keuangan tersebut, BRI pun dipersepsikan sebagai locally embedded bank yang dominan di mayoritas masyarakat. Sunarso mengatakan saat ini BRI diperkuat oleh lebih dari 627 ribu Agen BRILink. Hingga Desember 2022 volume transaksi mendekati Rp1.400 triliun yang dilakukan masyarakat di tataran akar rumput.

Baca juga:  Kementerian BUMN dan BRI Berdayakan Klaster Tanaman Hias Desa Bunga

“Hal itu semakin menguatkan bahwa masyarakat di bawah sana butuh kehadiran locally embedded bank yang dikemas dalam bentuk format hybrid bank, human touching tapi bisnis prosesnya didigitalkan, ini yang paling penting sebenarnya,” lanjutnya.

Di sisi yang lain, lanjut Sunarso, BRI terus mendorong penguatan penerapan prinsip ESG. Terbaru, pada 2022 perseroan merilis Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I (Green Bond) dengan total nilai mencapai Rp15 triliun dan dilakukan bertahap selama 3 tahun.

Perseroan pun meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kantor Pusat BRI, Jakarta Pusat pada akhir tahun lalu sebagai upaya mendukung pemerintah dalam mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. “Tentang ESG, BRI tetap berkomitmen untuk mengimplementasikan Environmental, Social and Governance (ESG) sebagai bentuk value beyond profit. Insyaallah di BRI tidak kendor untuk tetap ber-spirit, bersemangat mengimplementasikan ESG. Sustainability journey kita mulai 2013 dulu, dan sampai 2022 sudah meng-establish-kan ESG Roadmap,” ujarnya.

Dalam acara tersebut, Menteri BUMN RI Erick Thohir pun memberikan sambutannya. Erick merasa lega karena saat ini inklusi keuangan mengarah pada pelaku UMKM yang memang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Sekitar 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 62,55% dan 97,22% terhadap total penyerapan tenaga kerja Indonesia. “Bicara mengenai inklusi keuangan maka kita harus lebih memastikan program-program inklusif yang mendorong UMKM naik kelas, dapat berjalan berkelanjutan. Karena melalui UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat juga lah dapat kita atasi persoalan yang dihadapi, hingga meraih Indonesia merdeka dan berdaulat,” ujarnya.

Baca juga:  Dukung UMKM Go Digital, BRI Gandeng "Beemarket"

Erick pun menegaskan BRI akan memperkuat inklusi keuangan pada UMKM melalui Holding Ultra Mikro (UMi) bersama PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Di mana BRI berhasil mengintegrasikan 34 juta nasabah dari target 50 juta nasabah melalui holding yang aktif sejak September 2021 tersebut.

Tingkatkan Kualitas UMKM

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yang hadir langsung pada acara ini mengatakan terkait inklusi keuangan sudah seharusnya BRI menjadi motor penggerak dan berada di garis terdepan. Yaitu dengan secara konsisten melakukan pengembangan dan pembaruan teknologi digital yang kuat.

Hal tersebut diharapkan dapat mendorong pula kualitas dari UMKM yang memang perlu terus ditingkatkan. Dia merinci bahwa lebih dari 45 juta UMKM belum memadai pembiayaanya, di mana sekitar 18 juta di antaranya belum sama sekali mendapat pembiayaan.

Sedangkan sekitar 5 juta pelaku UMKM masih mengakses permodalan melalui rentenir. Oleh karena itu menurutnya pemerintah berharap kepada BRI sebagai bank yang identik dengan UMKM. Menurutnya, BRI harus memperkuat peran bukan sekadar sebagai lender ke UMKM tapi juga pemberdaya.

Baca juga:  Bali Darurat Lapangan Pekerjaan

Sri Mulyani pun berpesan agar tahun ini BRI dapat terus fokus meningkatkan dan ikut menunjang pemulihan ekonomi nasional. “Jaga terus sebagai lembaga keuangan yang resilien, namun sekarang saya mengharapkan supaya BRI memberi nilai tambah lebih. Tidak hanya secara finansial, tapi sosial dan juga dari sisi environmental, tentu dengan governance tetap dijaga,” pungkasnya.

BRI Microfinance Outlook 2023 yang diselenggarakan BRI bersama dengan BRI Research Institute merupakan salah satu wadah dan bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM di tengah ketidakpastian ekonomi. Acara ini dihadiri oleh para narasumber terkemuka yang ahli dibidangnya, diantaranya Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri BUMN RI Erick Thohir, Direktur Utama BRI Sunarso, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Seto, dan Staf Ahli Bidang Industri Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari.

Lalu ada juga Direktur Bisnis Mikro BRI Supari, President & CEO Accion Michael Schlein, Country Director SNV Indonesia Rizki Pandu Permana serta. Professor of Public Policy and Economics, Executive Director of the Financial Access Initiative Jonathan Murdoch. (Adv/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *