Presiden Joko Widodo saat meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023). (BP/Ant)

JAKARTA, BALIPOST.com – Perombakan Kabinet Indonesia Maju kembali menguat isunya selama beberapa pekan terakhir. Namun, saat ditanya soal ini, Presiden Joko Widodo hanya melontarkan satu kata.

“Tunggu,” kata Presiden Joko Widodo di sela-sela kegiatannya meninjau proyek sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, Jakarta Timur, dikutip dari Kantor Berita Antara, Selasa (24/1).

Jokowi tidak menjawab pasti kapan perombakan kabinet itu akan dilakukan. Ia juga diam dan beranjak meninggalkan wartawan saat ditanya apakah reshuffle akan dilakukan pada Februari.

Baca juga:  BPS Catat Hanya 5 Kota IHK Alami Deflasi

Isu mengenai perombakan kabinet menguat beberapa pekan terakhir. Sinyal perombakan kabinet juga ditunjukkan Jokowi dalam beberapa kesempatan.

Pada Kamis (5/1) lalu, Jokowi mengatakan perombakan kabinet bisa dilakukan kapan saja. “Besok. Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu,” katanya kala itu.

Sebelumnya, Senin (2/1), Jokowi juga sempat mengimbau semua pihak agar menunggu kemungkinan adanya reshuffle kabinet. “Ya, tunggu saja,” kata Jokowi saat meninjau Pasar Tanah Abang Jakarta.

Baca juga:  Presiden Ingin AU Tumbuh Lebih Kuat Jaga Kedaulatan Negara

Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 sebelumnya sudah tiga kali mengalami perombakan. Pertama, pada 23 Desember 2020, di mana terdapat enam pejabat baru untuk pos menteri kesehatan, menteri sosial, menteri agama, menteri perdagangan, menteri kelautan dan perikanan, serta menteri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kemudian, pada 28 April 2021, Jokowi melakukan perombakan kedua di Kabinet Indonesia Maju, dengan melantik dua pejabat baru untuk menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi serta menteri investasi/kepala BKPM.

Baca juga:  Jokowi Senang Capres PDIP dari Kader

Terakhir, perombakan ketiga terjadi pada 15 Juni 2022, saat Jokowi melantik sejumlah pejabat baru untuk menteri perdagangan, menteri agraria dan tata ruang(ATR)/kepala BPN, wakil menteri ATR, wakil menteri dalam negeri, dan wakil menteri ketenagakerjaan. (Kmb/Balipost)

BAGIKAN