Bupati Tamba, Wagub Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati dan Kalaksa BPBD Bali, Made Renti meninjau dampak bencana di Jembrana, Selasa (18/10). (BP/Istimewa)

NEGARA, BALIPOST.com – Banjir yang berdampak di 18 desa di Jembrana ditetapkan sebagai keadaan darurat bencana. Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengatakan status darurat ini ditetapkan untuk penanganan bencana selama 14 hari terhitung sejak Senin (17/10).

Selama dua pekan akan dilakukan upaya penanggulangan menuju pemulihan. Baik itu upaya dalam hal siaga darurat, tanggap darurat dan kondisi darurat.

Penanganan menurut Bupati sudah dilakukan sejak bencana banjir bandang melanda dengan diprioritaskan korban terdampak banjir. Baik itu upaya evakuasi, pengungsian serta penanganan infrastruktur.

Baca juga:  Hari Ini, 4.521 Siswa SD Sederajat di Jembrana Ikuti USBN

Untuk korban, khususnya yang mengungsi dipastikan agar kesehatan dan makan terpenuhi. Dari pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana banjir bandang berdampak di seluruh kecamatan (lima kecamatan) dengan jumlah 18 desa dan 35 titik banjir.

Sedangkan rumah yang terdampak 156 rumah dan 117 kepala keluarga terdampak. “Selama kondisi darurat ini, semua kami tangani secara bertahap. Yang paling utama, korban terdampak,” kata Bupati.

Baca juga:  Angkringan Bahagia Kelima Dibuka Bupati Tamba di Desa Pergung

Di sisi lain, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali I Made Rentin mengatakan banjir bandang di Jembrana menjadi perhatian provinsi, sebab dampak yang besar. Baik itu rumah warga yang terkena banjir, hingga infrastuktur vital yang terdampak dan perlu penanganan segera.

Dua skala prioritas penanganan kebencanaan, yang pertama menyelamatkan jiwa masyarakat. Dan yang kedua pembersihan jalur Denpasar-Gilimanuk yang merupakan jalan arteri agar bisa dilalui.

Baca juga:  Jelang Galungan, Harga Ayam Kampung di Jembrana Naik

Terkait rumah warga yang rusak berat bahkan lenyap segera didata dan secepatnya assessment awal sehingga segera bisa ditangani. Menurut Rentin, ada dua hal yang disokong BNPB, yaitu dukungan logistik dan dana siap pakai. (Surya Dharma/balipost)

BAGIKAN