Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk mewaspadai situasi dunia yang tidak dalam kondisi normal. (BP/Istimewa)

JAKARTA, BALIPOST.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk mewaspadai situasi dunia yang tidak dalam kondisi normal. Juga mengantisipasi krisis pangan dan energi.

Presiden menyampaikan hal ini saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP), di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/6). “Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Ada kurang lebih 60 negara yang dalam proses menghadapi tekanan karena utang, sehingga menekan ekonominya, tidak ada devisa, dan masuk pada yang namanya krisis ekonomi, krisis keuangan negara itu. Contohnya satu, dua, tiga sudah mulai kelihatan dan diperkirakan nanti akan sampai ke angka tadi. Inilah yang harus betul-betul kita antisipasi,” ujar Presiden dikutip dalam rilisnya.

Baca juga:  Rakyat Sangat Membutuhkan, Daerah Diminta Percepat Realisasi Bansos, Bantuan UMKM hingga Dana Desa

Presiden meminta jajarannya untuk terus menyampaikan perkembangan situasi global saat ini kepada masyarakat, termasuk krisis yang memicu kenaikan harga komoditas pangan dan energi. “Sehingga rakyat tahu bahwa posisi kita ini kalau dibandingkan negara lain ini masih pada kondisi yang sangat baik,” ujarnya.

Selain itu, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk melakukan penghematan sekaligus mencegah ternyata terjadinya kebocoran pada dua sektor tersebut. “Mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dihemat, kemudian mana kebocoran-kebocoran yang bisa dicegah, semuanya harus dilakukan posisi-posisi seperti ini,” ujarnya.

Baca juga:  BPS Sebut Sektor Pariwisata Mulai Pulih, Kunjungan Naik Drastis di April

Presiden mencontohkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi yaitu Pertamina dan PLN harus melakukan efisiensi. Tak hanya bergantung dari subsidi pemerintah. “Jadi terkait dengan krisis energi, baik itu yang namanya BBM, gas, solar, pertalite, pertamax, listrik, ini jangan sampai terlalu mengharapkan, utamanya Pertamina, terutama juga PLN, terlalu mengharapkan dan kelihatan sekali hanya mengharapkan subsidinya di Kementerian Keuangan. Mestinya di sana juga ada upaya-upaya efisiensi. Jadi dua-duanya berjalan,” ujarnya. (kmb/balipost)

Baca juga:  Ini, 5 Opsi Paket RUU Pemilu yang Disepakati Pemerintah dan DPR
BAGIKAN