Prof. Rahmantha (tengah) bersama I Gede Suardita dan Agus Maha Usadha saat menjadi narasumber pada Dialog Merah Putih. (BP/may)

DENPASAR, BALIPOST.com – Sudah sejak lama Bali mengalami permasalahan ketimpangan ekonomi antara utara dan selatan. Hal ini berdampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan, harga barang, investasi, dan juga kemiskinan. Dengan adanya jalan tol yang menghubungkan Mengwi, Badung dengan Gilimanuk yang digagas Gubernur Bali, Wayan Koster, diharapkan dapat menyeimbangkan dua wilayah itu.

Akademisi Universitas Udayana Prof. Wayan Ramantha, Rabu (16/3) saat Dialog Merah Putih, Nangun Sat Kerthi Loka Bali, mengatakan jalan tol merupakan kebutuhan yang sudah lama didambaan. Infrastruktur merupakan  kebutuhan dasar bagi pembangunan Bali. Pembangunan infrastruktur pada ekonomi sulit merupakan sesuatu yang patut diapresiasi karena merupakan finansial reenginering.

Jika perekonomian Bali mau tumbuh syaratnya adalah pemerataan. Sebelumnya, perekonomian terkonsentrasi di Bali selatan dengan adanya infrastruktur bisa menumbuhkan ekonomi di barat sehingga terjadi keseimbangan. Selain sektor pariwisata yang akan diuntungkan, ada sektor lain yang juga diuntungkan yaitu 174 sektor seperti transportasi, pertanian, perdagangan, pertambangan.

Baca juga:  Menguat, Kesan Wabah Babi Mati Mendadak Tak Ditangani Maksimal

“Ekspor kita misalnya selama ini lewat Benoa baru kemudian ke Tanjung Perak, biayanya sangat tinggi. Sementara lewat darat dengan beban 40 feet tidak bisa, tapi dengan tol dari sisi biaya dan durasi waktu menjadi lebih cepat dan menjadi ekonomis banget,” ujarnya.

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Bali, I Gede Suardita mengatakan, konsentrasi bisnis, ekonomi dan rumah penduduk menumpuk di daerah Denpasar dan Badung. Dengan adanya tol membuka peluang pemerataan pembangunan properti karena jarak tempuh Denpasar- Gilimanuk yang semula 3 – 4 jam, dengan tol bisa menempuh maksimal 1,5 jam.

“Otomatis kita sebagai pelaku usaha di bidang properti bisa lebih leluasa membuat kawasan perumahan di Negara, yang mana pangsa pasar MBR dengan backlog perumahan 15.000, 80% nya merupaka  MBR,” ujarnya.

Baca juga:  Antisipasi Masuknya Cacar Monyet, Penumpang Dari Singapura Dipantau Melalui Thermoscanner

Dengan adanya tol ini, ada peluang membuka perumahan di Negara, Tabanan dan relatif terjangkau. Mereka yang membeli rumah di kawasan ini bisa langsung bekerja ke Denpasar dengan tol sehingga backlog perumahan berkurang karena MBR sangat tidak mungkin membeli rumah di Denpasar karena minimal harga rumah Rp 500 juta, namun di Negara dan Tabanan masih bisa dijangkau.

Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Investasi Agus Maha Usadha mengatakan, pembangunan tol tidak hanya berdampak bagi pelaku usaha lokal untuk berperan dalam pembangunan tersebut tapi juga berdampak terhadap ekonomi Bali secara luas dan UMKM tentunya, karena kemudahan akses dapat diperoleh dengan adanya akses jalan yang memadai.

Baca juga:  Hindu Sudah Miliki Kearifan Lokal Jalani PHBS

Bali yang sudah mengalami kesulitan ekonomi sejak erupsi Gunung Agung pada 2017, perlahan pulih namun 2019 kembali terdampak pandemi karena pemasok turis tertinggi ke Bali yaitu China sudah berkurang. Hingga akhirnya dua tahun pandemi, ekonomi Bali terseok-seok.

Dengan adanya tol, perkembangan industri Bali akan lebih baik. Kawasan atau zonasi industri telah di-confirm. “Tinggal bagaimana kita tapping kawasan tersebut dengan infrastruktur yang akan dibangun, dengan kebutuhan-kebutuhan pengembangan pariwisata dan ekonomi Bali yang khususnya terkonsentrasi di Bali selatan, harus dipisah termasuk kebijakan. Mudah-mudahan Pemkab dan Pemda yang zonasinya menjadi bagian dari pembangunan tol siap, jangan sampai tidak disiapkan karena menyangkut investasi,” ujarnya. (Citta Maya/balipost)

BAGIKAN