Luhut B. Pandjaitan. (BP/iah)

DENPASAR, BALIPOST.com – Pembukaan penerbangan internasional ke Bali pada pekan ini diharapkan mampu memulihkan ekonomi secara bertahap yang masih jauh di bawah pra-pandemi. Namun, pembukaan harus tetap dilakukan secara hati-hati sekali. Demikian dikemukakan Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut B. Pandjaitan, Senin (11/10) dalam keterangan virtual terkait evaluasi mingguan yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Ia mengatakan walaupun kasus di Bali sudah menurun, tapi Rt (effective reproduction number) masih belum berada di bawah 1. “Kita berharap dalam minggu ini, akan di bawah 1,” jelasnya.

Disebutkan, dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pembukaan Bali disiapkan betul-betul secara maksimal dan harus dilakukan simulasi sebelum benar-benar dibuka. “Presiden berpesan agar kedatangan di pintu-pintu masuk harus benar-benar diperhatikan dan manajemen karantina harus clean dan transparan,” tegasnya.

Baca juga:  Dari Wisman di Bali Diminta Hargai Kearifan Lokal hingga Siswa SMA di Amlapura Ditilang

Target vaksinasi juga harus dikejar sebelum benar-benar dibuka. Di Bali hanya satu daerah yang perlu diperbaiki, yaitu Gianyar yang vaksinasi lansianya baru 38 persen. “Kami targetkan harus 40 persen dalam beberapa hari ke depan,” ungkapnya.

Untuk memastikan tidak terjadinya peningkatan kasus di Bali, pemerintah memperketat predeparture requirement (syarat sebelum keberangkatan) hingga on arrival requirement (syarat kedatangan).

Persyaratan sebelum keberangkatan ke Bali, pelaku perjalanan harus berasal dari negara level 1 dan 2 dengan positivity rate di bawah 5 persen. Kedua, hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil maksimun 3×24 jam sebelum jam keberangkatan.

Baca juga:  Nasional Catatkan Tambahan Enam Ratusan Kasus COVID-19

Ketiga, bukti vaksinasi lengkap dengan dosis kedua dilakukan setidaknya 14 hari sebelum keberangkatan dan ditulis dalam bahasa Inggris selain bahasa negara asal. “Asuransi dengan nilai pertanggungan minimum 100 ribu dolar dan mencakup pembayaran penanganan COVID-19. Bukti pembayaran akomodasi selama di Indonesia dari penyedia akomodasi dan pihak ketiga,” kata Luhut yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini.

Sementara di kedatangan, pelaku perjalanan mengisi e-HAC via aplikasi PeduliLindungi. Melaksanakan tes RT-PCR pada saat kedatangan dengan biaya sendiri. Pelaku perjalanan dapat menunggu hasil di akomodasi yang sudah dipreservasi. “Jika hasil negatif, pelaku perjalanan dapat melakukan karantina di tempat karantina yang sudah direservasi selama 5 hari. Lalu melakukan PCR pada hari keempat malam. Jika negatif, maka pada hari kelima bisa keluar dari karantina,” ujarnya.

Baca juga:  Tuntut Kejelasan Dana, Nasabah Temui Pengurus LPD Anturan

Dengan adanya kebijakan karantina 5 hari, ini artinya pemerintah memangkas waktu karantina. Sebab, dalam aturan sebelumnya, masa karantina mencapai 8 hari. (Diah Dewi/balipost)

BAGIKAN