Gubernur Bali, Wayan Koster. (BP/Istimewa)

DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali Wayan Koster menggelar rapat koordinasi dengan bupati/wali kota se-Bali dalam upaya penanganan COVID-19, Senin (18/1). Dalam rakor, sejumlah langkah pengendalian penyebaran pandemi disepakati untuk segera dilaksanakan secara bersama-sama.

Langkah-langkah itu, salah satunya meniadakan kebijakan isolasi mandiri dengan menerapkan isolasi terpusat dan terpadu. Juga menggelar operasi yustisi secara rutin oleh Satgas Gabungan guna menegakkan disiplin Prokes di lokasi- lokasi daerah tujuan wisata, fasilitas umum dan tempat-tempat strategis lainnya.

Disebutkan dalam hasil rakor itu, Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali bersama Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) kembali membuat surat penegasan terkait Surat Edaran Bersama yang telah dikeluarkan sebelumnya untuk dilaksanakan seluruh bendesa adat terkait pembatasan kegiatan adat dan keagamaan. Keduanya juga segera melaksanakan rapat bersama terkait pelaksanaan Hari Raya Nyepi, menyangkut upacara Melasti dan pawai ogoh-ogoh.

Baca juga:  Dari Kabupaten Ini Geser Denpasar Penyumbang Terbanyak Kasus COVID-19 Harian sampai Buleleng Alami Lonjakan Kasus

Selain itu, rapat rutin bersama seluruh kepala daerah se-Bali pun akan digelar setiap minggu selama pandemi masih berlangsung. Hal ini guna mengetahui sejauh mana kemajuan pengendalian yang sudah dilaksanakan.

“Minggu depan kita sudah harus ada laporan progress yang membaik. Semoga dengan langkah-langkah yang kita ambil bisa mengendalikan penyebaran. Semua harus aktif dan saling berkomunikasi agar penanganan efektif,” harap Gubernur Koster.

Baca juga:  Tiga Zona Merah di Bali Sumbang Kumulatif Kasus di Atas 150 Orang

Ia mengharapkan kabupaten lainnya mengikuti langkah Pemkot Denpasar untuk mengaktifkan kembali satgas desa adat. Sebab, dari awal terjadi pandemi terbukti berhasil menahan penyebarannya. “Untuk saat ini dukungan anggaran untuk satgas desa adat dari Pemprov Bali belum bisa dicairkan karena masih dihitung menyesuaikan dana yang ada. Kalau sudah ada akan segera dicairkan,” pungkas Koster.

Seluruh peserta yang hadir seperti Pangdam IX Udayana, Wakapolda Bali, Bupati/Walikota se – Bali atau yang mewakili, serta MDA dan PHDI tak menampik terkait fakta-fakta yang terjadi di lapangan seperti yang disampaikan Gubernur Bali. Peserta yang hadir pun sepakat untuk tegas mendukung dan melaksanakan keputusan-keputusan yang disepakati.

Baca juga:  Larangan Warga Tak Ber-KTP Bali Menyeberang di Ketapang Viral, Ini Kata ASDP

“Dari peningkatan kasus itu, jawabannya hanya disiplin Prokes, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Jika semua sudah sadar untuk melaksanakannya, saya yakin akan terkendali,” cetus Pangdam Mayjen TNI Maruli Simanjuntak yang diamini Wakapolda Bali Brigjen Pol Roycke Harry Langie.

“Saya sepakat dengan Pangdam, kuncinya harus disiplin dan serius. Kalau tidak disiplin berarti tidak serius. Jadi kita semua harus disiplin Prokes dan serius melaksanakannya di manapun berada,” ujar Wakapolda Bali. (Winatha/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.