Oleh Viraguna Bagoes Oka
Memperhatikan perkembangan ekonomi global, nasional dan lokal dalam tiga triwulan 2020 yang telah menunjukkan tren masih cenderung menurun yang berkepanjangan dan penuh ketidakpastian serta para pakar ekonomi dunia (60-70%) memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia masih berada dalam U shape trend yang melebar, Kondisi ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam paparan prediksi APBN 2021.
Perkembangan ekonomi nasional dengan dukungan APBN yang masih defisit yang berada di kisaran 5,80% dari PDB dan prediksi 2021 di 5,70% PDB dengan kebijakan strategis yang belum substantif berpihak ke sektor pariwisata sebagaimana tercermin dalam rencana APBN pemerintah tahun 2021 yang dominasi ke sektor pendidikan (Rp 550 triliun), kesehatan (Rp 169,7 triliun), perlindungan sosial Rp 421 triliun, infrastruktur Rp 413,8 triliun, ketahanan pangan Rp 104,2 triliun dan pariwisata hanya mendapat porsi sebesar Rp 15,7 triliun atau 8% dari APBN 2021, sehingga situasinya sangat tidak menguntungkan bagi prospek perekonomian Bali yang masih sangat tergantung pada sektor pariwisatanya.
Mencermati situasi tersebut dan melihat kembali kinerja perekonomian Bali selama tiga kuartal dalam tahun 2020, yang pertumbuhannya terus menunjukkan kontraksi (negatif) yang tercermin dari: (a) Pertumbuhan ekonomi Bali dalam kuartal III masih pada kisaran negatif 7-9% yang konstan dan cenderung U shape yang belum menunjukkan tren perbaikan yang nyata, namun masih sebatas wacana dan harapan indah semata. (b) Bali yang hanya bertumpu pada sektor pariwisata (tanpa ditunjang oleh sumber daya alam yang prospektif) serta SDM yang cenderung tidak adaptif dan disiplin terhadap ancaman pandemi serta krisis ekonomi yang berkepanjangan penuh ketidakpastian ini. Bahkan dalam laporan terkini tercatat bahwa Bali telah termasuk dalam 10 provinsi dengan kasus Covid-19 yang terbanyak di Indonesia.
Memperhatikan dukungan dan perhatian pemerintah untuk sektor pariwisata masih rendah dalam APBN 2021, di mana sektor pariwisata masuk urutan ke-6 (setelah prioritas pada sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dan ketahanan pangan). Oleh sebab itu, ekonomi nasional termasuk Bali yang sangat tergantung pada sektor pariwisata (dengan alokasi dana anggaran hanya sebesar Rp 15,7 triliun atau 7,5% untuk sektor pariwisata seluruh Indonesia, walaupun saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mengembangkan 10 sektor pariwisata nasional termasuk Bali), maka dapat dipastikan bahwa ekonomi Bali ke depan tidak akan banyak tertolong dan berpotensi tetap terpuruk dan terancam kacau.
Sejak awal datangnya pandemi telah diwanti-wanti bahwa pandemi Covid-19 jangka waktunya akan panjang dan penuh ketidakpastian karena obatnya belum ditemukan, sehingga dipastikan akan berdampak buruk terhadap perekonomian/dunia usaha Bali. Berkaitan dengan hal tersebut, telah diingatkan pula bahwa harus segera diupayakan langkah-langkah strategis dan nyata untuk segera dilakukan penyelamatan dunia usaha (kecil menengah) dan lembaga keuangan/perbankan nasional untuk dapat segera diberikan dana talangan minimal Rp 2.000 triliun dari pemerintah (lender of the last resort) untuk antisipasi agar perekonomian nasional/lokal tidak terpuruk lebih dalam terutama untuk industri dan sektor pariwisata nasional/Bali yang paling rentan akibat pandemi dan depresi ekonomi yang menimpa dunia saat ini.
Selain itu, nampaknya upaya pemerintah pusat dan lokal juga banyak terkendala oleh birokrasi dan ueforia politik kebablasan serta mindset serta perilaku dunia usaha yang tidak siap beradaptasi: disiplin atas ancaman dahsyat pandemi ini, sehingga meyebabkan Bali dalam 1 – 2 tahun ke depan yang akan berpotensi paling terpuruk menerima dampaknya dari pandemi dan krisis/depresi ekonomi yang terjadi dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Di tengah permasalahan dan ancaman/tantangan pandemi dan depresi ekonomi/terpuruknya industri pariwisata saat ini, namun masih terdapat harapan besar bagi Bali untuk bisa keluar dari keterpurukan saat ini, antara lain dengan: (a) Mengupayakan kepemimpinan Bali di semua strata (gubernur, bupati, wali kot), jajaran di bawahnya serta tokoh masyarakatnya bisa solid, bersatu padu, fokus untuk mengatasi depresi ekonomi Bali.
(b) Mewujudkan kepemimpinan Bali yang mampu memberikan keteladanan nyata/konkret (role model) yang komit, konsisten dan terpercaya dalam pikiran, ucapan dan tindakan nyata/konsekuen yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat luas (terutama masyarakat kecil/bawah yang paling menderita akibat pandemi dan depresi yang berkepanjangan saat ini). (c) Menciptakan birokrasi pemerintahan dan tata kelola yang bersih, efisien, dan kredibel (good governance) yang berorientasi kepada hasil yang produktif serta mampu mengoptimalkan sentra-sentra usaha milik pemprov, pemda dan pemkot yang berorientasi kepada kemajuan Bali yang nyata berbasis transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab independen dan wajar.
Penulis, pemerhati ekonomi
