TABANAN, BALIPOST.com – Pandemi COVID-19 berimbas pada ditundanya sejumlah kegiatan di pemerintahan. Apalagi pemerintah daerah melalui Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan (GTPP) nya memang sedang terkonsentrasi menangani wabah yang mulai muncul sejak Maret 2020.
Bahkan reposting anggaran pun dilakukan hampir di seluruh intansi pemerintahan untuk penanganan Covid19. Begitupun pada program Dewan dan Klinik Pendidikan yang memiliki fungsi strategis mengatasi permasalahan terkait dunia pendidikan.
Jajaran pengurus pun harus “urunan” agar kegiatan yang sudah menjadi program rutin bisa terus dilakukan, begitupun untuk membayar seluruh biaya operasional kantor seperti listrik, telepon dan air.
Seperti dikatakan Ketua Dewan Pendidikan, I Wayan Madra Suartana, Selasa (25/8). Tahun ini Dewan dan Klinik Pendidikan semestinya mendapatkan anggaran Rp 150 juta.
Angka tersebut memang mengalami penurunan sejak dua tahun terakhir. Pada 2019 mendapatkan anggaran dari APBD sebesar Rp 350 juta dan di 2018 sebesar Rp 850 juta.
Sayangnya, akibat pandemi Covid19 untuk anggaran tahun ini digeser (reposting) untuk penanganan Covid. Secara otomatis di tahun ini lembaga yang bergerak menangani persoalan dunia pendidikan di kabupaten Tabanan ini hanya pasrah tanpa anggaran.
Meski demikian, tekad kuat mereka memajukan dunia pendidikan di kabupaten Tabanan hanya bisa dilakukan dengan cara ‘urunan’ dalam membiayai seluruh program rutin dan biaya operasional. Ironisnya lagi, akibat ketidakadanya anggaran, empat orang staff tidak mendapatkan gaji. Satu diantaranya akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja. “Dengan tidak adanya anggaran tersebut, untuk kegiatan pemantauan dilakukan dari masing-masing asal anggota dewan pendidikan dengan melakukan kegiatan di seputarannya dan nanti hasilnya dilaporkan di rapat rutin untuk dibuat rekomendasi yang diajukan ke dinas pendidikan dan komisi IV DPRD Tabanan,” terangnya.
Madra menambahkan meskipun anggaran kegiatan belum ada, Dewan Pendidikan dan Klinik Pendidikan Tabanan tetap melaksanakan kegiatan yang menyesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19. Seperti kegiatan monitoring pembelajaran daring ditingkat TK, SD, dan SMP. “Kami juga melakukan monev kelulusan siswa serta PPDB online melalui penyebaran quisioner ke sekolah,” pungkasnya.
Dia memaklumi penanganan COVID-19 harus diprioritaskan agar kasus di Tabanan bisa diatasi secara maksimal. “Kami menyadari kesulitan daerah dalam menangani persoalan COVID-19. Akan tetapi kami berharap beberapa kendala yang kami hadapi bisa dipenuhi di tahun 2020 khususnya membayar gaji staff dan membayar kebutuhan kantor,” harapnya. (Puspawati/balipost)
