formulir
Ilustrasi. (BP/dok)

NEGARA, BALIPOST.com – Sejumlah warga Desa Air Kuning, Kecamatan Jembrana, mempertanyakan kebijakan perbekel setempat yang dinilai kental nuansa nepotisme. Sejak dilantik, dikabarkan orang-orang dekat termasuk kerabat perbekel diangkat sejumlah posisi di pemerintahan desa.

Kondisi ini sering dipergunjingkan dan mendapat sorotan warga. Meskipun kewenangan perbekel, namun diharapkan dalam mengangkat seseorang untuk mengisi pemerintahan setempat juga memperhatikan masukan warga. Informasi yang dihimpun, sorotan atas kebijakan perbekel ini sudah cukup lama.

Baca juga:  PDIP Batal Umumkan Sanksi Budiman Sudjatmiko, Ini Alasannya

Pasalnya bukan hanya satu atau dua orang yang merupakan kerabat di struktur desa. Puncaknya, adanya saudara perbekel yang diangkat di salah satu jabatan di pemerintahan desa. “Ketua LPM diisi saudaranya, BUMDes juga ada dari yang terdekat,” ujar salah seorang warga, Kamis (16/7).

Bahkan menurutnya selama beberapa ganti perbekel, tidak ada yang seperti ini. Terjadi perombakan dan lebih kental unsur nepotismenya. “Memang kewenangan perbekel, tapi juga harus sesuai mekanisme. Sekarang posisinya pemimpin, maka harus mengayomi warga, ” tambah warga yang lain.

Baca juga:  Usulan Anggaran Pilgub Bali Masih Dibahas Pemprov

Mekanisme itu minimal dilakukan sosialisasi atau juga meminta pertimbangan calon yang diangkat. Sejatinya, ada imbauan kepada perbekel dari beberapa tokoh masyarakat di desa, tetapi tidak digubris.

Dikonfirmasi hal ini, Perbekel Air Kuning Samsudin membantah adanya unsur nepotisme tersebut. Dia menegaskan, pemilihan sejumlah perangkat termasuk adik kandungnya sebagai Ketua LPM sudah melalui musyawarah desa.

Ia menjelaskan bahwa Ketua LPM yang lama diganti lantaran mengundurkan diri. Bukan diberhentikan.

Baca juga:  Tertinggi dalam 5 Tahun Terakhir, Kasus DBD di Jembrana Meroket

Ketua LPM yang lama sudah cukup lama menjabat, hampir 12 tahun. Selain itu, pengangkatan adiknya itu juga sudah melalui mekanisme yang berlaku. Yakni melalui musyawarah BPD, sekdes dan para kelian banjar yang setuju untuk memilih. (Surya Dharma/balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *