Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra. (BP/rin)

DENPASAR, BALIPOST.com – Kinerja dan komitmen Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu terus ditingkatkan. Pasalnya, tantangan pengendalian inflasi ke depan akan semakin berat. Ini lantaran kecepatan peningkatan kapasitas produksi komoditas pangan dipandang belum mampu mengiringi kecepatan peningkatan kebutuhan.

“Ditambah lagi rantai distribusi tata niaga pangan yang belum efisien, khususnya di wilayah Bali,” ujar Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra saat menghadiri Rapat Evaluasi Kinerja TPID Periode 2019 bersama Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian di Meeting Room Hotel Hilton, Nusa Dua, Selasa (25/2).

Dewa Indra yang juga selaku Ketua Harian TPID Provinsi Bali tetap menyampaikan apresiasinya kepada anggota TPID se-Bali. Terutama atas segala upaya dan kerja kerasnya dalam menjaga stabilitas harga di wilayahnya masing-masing. Dikatakannya, Award TPID yang selama ini diraih bukan semata-mata untuk ajang kompetisi antardaerah tanpa mengindahkan program yang matang dan berkelanjutan. Melainkan menjadi tugas pemda dalam mengelola kesejahteraan masyarakat dengan mengendalikan tingkat inflasi.

“Ke depan, seluruh komponen TPID baik provinsi maupun kabupaten/kota perlu terus membenahi kualitas koordinasi antar-OPD/instansi untuk dapat menghasilkan strategi dan program pengendalian inflasi yang kreatif dan inovatif,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Asistant Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Fery Irawan yang juga Wakil Kepala Sekretariat TPID mengatakan, TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota berada di bawah koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat. Tugasnya, melakukan pemantauan inflasi serta upaya dan solusi yang diambil terhadap faktor pemicu inflasi yang berada di wilayah kerja masing-masing.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali selaku Wakil Ketua TPID Provinsi Bali Trisno Nugroho mengaku akan terus berperan sebagai mitra strategis bagi pemda dengan memberikan rekomendasi serta fasilitas dalam upaya pengendalian inflasi di daerah melalui perumusan 4K,  yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi efektif. (Rindra Devita/balipost)

BAGIKAN