Menteri PPPA Bintang Puspayoga (tengah) menghadiri launching UPTD PPA di Mataram, Jumat (21/2) pagi. (BP/kmb)

MATARAM, BALIPOST.com – Desa Kuta Mandalika yang berada tidak jauh dari Desa Rembitan, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, telah ditetapkan sebagai salah satu desa pengembangan wisata ekonomi khusus di Indonesia. Dari sisi ekonomi hal ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun, dampak negatif juga ikut ditimbulkan, antara lain anak yang berada di kawasan wisata rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi.

Berdasarkan hasil observasi Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) saat berkunjung ke Mandalika pada 22 Januari 2020, ditemukan fakta bahwa banyak pekerja anak menjadi pedagang asongan di sekitar Pantai Mandalika. Menurut Data Survei Angkatan Kerja Nasional 2018, Provinsi NTB menempati posisi ke-9 dari 34 provinsi dengan persentase pekerja anak terbanyak.

“Melihat data tersebut, Lombok Tengah menjadi salah satu daerah yang harus didorong dalam pencegahan pekerja anak. Ini merupakan kunjungan kedua kali saya di Lombok Tengah. Sebelumnya Kemen PPPA sudah mencanangkan desa wisata ramah anak bebas eksploitasi di Desa Kuta. Namun, dari hasil peninjauan pada kunjungan tersebut jauh dari harapan saya. Masih banyak anak yang menjadi pedagang asongan di kawasan wisata tersebut,” ungkap Menteri PPPA Bintang Puspayoga usai menghadiri launching UPTD PPA di Mataram, Jumat (21/2) pagi.

Sehari sebelumnya pihaknya mengukuhan 22 orang aktivis/kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Rembitan. Aktivis/kader ini terdiri atas anggota PKK, Kader Posyandu, Penyuluh KB, Forum Anak, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Rembitan.

“Saya harap pengukuhan ini tidak hanya seremonial semata, tapi harus ditindaklanjuti dengan implementasi nyata untuk memperkuat komitmen para pimpinan daerah dan unsur masyarakat lainnya dalam mendorong hadirnya Desa-desa Layak Anak di Lombok Tengah,” tegas Bintang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB per 29 Januari 2020 melaporkan telah membentuk 21 Desa PATBM yang tersebar di 9 dari 10 kabupaten/kota di NTB.

“Salah satu penyebab banyaknya pekerja anak di Mandalika karena masalah ekonomi. Jika hulu permasalahan ini dapat diatasi seperti memberdayakan para ibu dari anak-anak pekerja tersebut, maka kondisi ekonomi keluarga dapat membaik. Hal ini tentu berpengaruh pada naiknya tingkat pendidikan dan kesehatan anak yang dapat meningkatkan kualitas anak sebagai sumber daya manusia unggul untuk memajukan lombok tengah,” terang Menteri PPPA.

Sementara itu Wagub NTB Hj. Sitti Rohmi menilai perempuan punya peran besar dalam pembangunan. Sejak zaman penjajah peran perempuan sudah nyata di republik ini. ”Namun demikian, kita masih punya PR besar bagaimana anak kita wujudkan menjadi anak berkualitas mandiri dan berkarakter,” ujarnya. (kmb/balipost)

BAGIKAN