
MANGUPURA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (Diskop UKMP) meningkatkan alokasi anggaran Program Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera (Sidi Kumbara) menjadi Rp2,2 miliar pada tahun 2027. Kebijakan ini diambil menyusul tren positif serapan kredit sepanjang tahun 2026 serta catatan kredit macet atau non-performing loan (NPL) yang menyentuh angka nol persen.
Anggaran tahun 2027 tersebut mengalami kenaikan dibandingkan alokasi tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp1,84 miliar. Seiring dengan penambahan pagu anggaran, Pemkab Badung juga menaikkan target penerima manfaat dari sebelumnya 120 debitur menjadi 125 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada tahun mendatang.
Kepala Diskop UKMP Kabupaten Badung, Anak Agung Sagung Rosyawati menjelaskan bahwa realisasi penyaluran program Sidi Kumbara hingga Oktober 2026 telah menjangkau 85 UMKM dari target awal 120 debitur. Angka ini tumbuh konsisten sejak pertengahan tahun, di mana pada periode April realisasi tercatat sebesar Rp907,4 juta bagi 68 pelaku usaha mikro.
“Dari kredit yang disalurkan sampai saat ini NPL-nya nol. Namun, kami tetap memberikan atensi untuk pembinaan,” ujar Agung Rosyawati, di Mangupura, Jumat (20/11).
Menurutnya, tingginya antusiasme pelaku usaha dalam mengakses fasilitas pembiayaan daerah ini tidak lepas dari kebijakan kenaikan plafon pinjaman. Pemerintah daerah menaikkan batas maksimal pinjaman secara signifikan, dari sebelumnya Rp25 juta menjadi Rp100 juta per debitur. Kebijakan tersebut dinilai efektif mendorong lonjakan jumlah pemohon di lapangan.
Berdasarkan data Diskop UKMP Badung, mayoritas penerima manfaat program Sidi Kumbara bergerak di sektor penyediaan makanan dan minuman, perdagangan, serta jasa. Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki perputaran modal yang cepat sehingga membutuhkan suntikan dana segar untuk ekspansi kapasitas usaha.
Agung Rosyawati menegaskan bahwa skema pembiayaan ini dirancang untuk meringankan beban pelaku usaha kecil. Seluruh beban bunga dan biaya administrasi perbankan ditanggung penuh oleh pemerintah daerah, sehingga pelaku UMKM hanya berkewajiban mengembalikan pinjaman pokoknya saja.
“Ini satu bentuk komitmen Bapak Bupati kepada masyarakat Badung. Sidi Kumbara ini benar-benar ada keberpihakan dengan usaha mikro yang ada di Badung,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan modal bagi sektor mikro diharapkan mampu menciptakan efek domino bagi perekonomian lokal, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja baru. “Tidak saja untuk mendapatkan pendapatan buat yang bersangkutan, tetapi juga memberikan ruang untuk kesempatan kerja. Semua biaya dibayar oleh pemerintah, dari pihak pengusaha mikro hanya membayar pokoknya saja,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa menyatakan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penyaluran Sidi Kumbara. Pemkab Badung juga membuka peluang untuk kembali menaikkan batas maksimal pinjaman di masa mendatang apabila plafon Rp100 juta terbukti memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan. “Kalau sekarang 100 (juta) bagaimana dampaknya, kalau ternyata memberikan dampak yang cukup besar mungkin kita akan tambah plafon lagi,” katanya.
Ke depan, Pemkab Badung akan memperkuat koordinasi dengan pihak perbankan dan lembaga keuangan mitra guna memastikan proses penyaluran berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. (Parwata/balipost)










