Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin (tengah), Irwasum Polri Komjen Pol Asep Edi (kanan), Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir (kiri) menyampaikan keterangan saat konferensi pers terkait penetapan tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026). (BP/Antara)

JAKARTA, BALIPOST.com – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri akan melaksanakan gelar perkara awal dalam penyidikan terkait kasus dugaan makar pada Kamis (19/11).

“Kami akan melaksanakan gelar bersama tim internal dan juga para saksi ahli,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (18/11).

Dalam gelar perkara tersebut, kata Susatyo, penyidik akan mendalami konstruksi perkara dengan keterangan para ahli. Ia juga menegaskan bahwa gelar perkara tersebut bukan untuk penetapan tersangka.

Baca juga:  Kapolres Gianyar Disertijabkan, Ini Penjabat Baru

“Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” ujarnya dilansir dari Kantor Berita Antara.

Susatyo juga mengatakan, dalam proses penyidikan, telah digeledah beberapa lokasi, salah satunya sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11) malam. Rumah tersebut diduga menjadi posko makar oleh salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, yakni EHS.

“Ada beberapa posko yang kami lakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” katanya.

Baca juga:  Polri Diminta Tindaklanjuti Sosok Inisial "T" Terkait Judi Daring

Akan tetapi, ia masih belum bisa membeberkan hasil penggeledahan.

Diketahui, Bareskrim Polri telah menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan peristiwa tindak pidana makar terhadap Presiden, termasuk pemufakatan jahat, yang berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Perbuatan makar yang disangkakan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 KUHP dan/atau Pasal 193 KUHP dan/atau Pasal 196 KUHP jo. Pasal 160 KUHP jo. Pasal 20 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.

Baca juga:  Sindikat Jambret Spesialis WNA Diringkus

Adapun dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka yang merupakan perwira tinggi Polri, yaitu LSP, AS, EHS, dan SU. (kmb/balipost)

BAGIKAN