MANGUPURA, BALIPOST.com – Puluhan WNA yang diduga terlibat dalam investasi fiktif diamankan oleh petugas Imigrasi Ngurah Rai.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri dalam rilis, Kamis (12/11), menjelaskan, pengungkapan ini tak lepas dari kerja sama dengan Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah (Polda) Bali.
Sebanyak 28 WNA yang diduga terlibat dalam investasi fiktif dan penyalahgunaan izin tinggal di kawasan Ungasan, Kuta Selatan, Bali, diamankan pada Kamis (5/11) lalu. Dari jumlah tersebut, 24 orang merupakan WNA asal Kamerun, tiga orang asal Turkmenistan, dan seorang warga negara Georgia.
Operasi gabungan ini digelar berdasarkan informasi intelijen yang mengidentifikasi suatu lokasi yang diduga dijadikan markas kegiatan ilegal oleh puluhan WNA tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kegiatan tersebut dijalankan secara terorganisasi dengan pembagian tugas antara seorang WN Georgia sebagai manajer, 24 orang WN Kamerun sebagai operator dan admin, serta tiga orang WN Turkmenistan berperan sebagai petugas keamanan.
Berdasarkan pemeriksaan data keimigrasian, sebagian besar dari mereka merupakan pemegang izin tinggal kunjungan multiple-entry indeks D12, kecuali 3 orang yang izin tinggalnya sudah tidak aktif. Dugaan penyalahgunaan izin tinggal dan pemberian keterangan tidak benar dalam proses memperoleh visa atau izin tinggal tersebut menjadi dasar penerapan tindakan administratif keimigrasian.
Terhadap seluruh 28 WNA tersebut akan dikenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian. Saat ini, seluruhnya ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Ngurah Rai menunggu pendeportasian dilaksanakan.
Muhamad Novyandri menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas setiap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing. “Kami telah melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap 28 orang asing tersebut. Tentunya tidak akan kami biarkan warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal ataupun bekerja secara ilegal di Indonesia. Kami akan proses sesuai ketentuan,” tegas Novyandri.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani menambahkan, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing akan terus diperkuat, khususnya di kawasan pariwisata Bali. Menurutnya, penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian dari komitmen Imigrasi dalam menjaga kualitas pariwisata dan keamanan di Indonesia.
“Kami mendukung penuh pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun, tidak ada ruang bagi warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal, melanggar hukum, atau melakukan aktivitas yang dapat merusak citra pariwisata Bali. Penindakan ini juga merupakan bagian dari komitmen Imigrasi Indonesia dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi dan semangat Imigrasi untuk Rakyat. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Daerah Bali yang telah mendukung tugas keimigrasian melalui pemberian informasi dan kolaborasi di lapangan.” ujar Ramdhani. (Miasa/balipost)
