DENPASAR, BALIPOST.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bali menggelar aksi seruan dan dialog terbuka di Gedung DPRD Provinsi Bali, Selasa (10/11) sore. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan ke-81, ratusan mahasiswa menyampaikan 21 poin tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, hukum, lingkungan hidup hingga transparansi pemerintahan.
Massa mahasiswa tiba di Kantor DPRD Bali sekitar pukul 16.50 WITA. Sambil meneriakkan seruan revolusi, massa bergerak menuju lobi gedung DPRD Bali untuk menyampaikan aspirasi. Kedatangan mereka diterima langsung Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Dalam aksi tersebut, perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Bali secara bergiliran membacakan 21 poin tuntutan yang merupakan hasil diskusi dan kajian bersama mahasiswa lintas kampus.
Pada sektor ekonomi dan infrastruktur, mahasiswa mendesak pemerintah memperbaiki jalan rusak, drainase, gorong-gorong, serta melakukan pemerataan penerangan jalan di seluruh wilayah Bali. Mereka juga meminta penanganan kemacetan melalui peningkatan transportasi publik dan pengaturan lalu lintas, pemerataan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keselamatan masyarakat, serta pemerataan akses air bersih, khususnya untuk mengatasi krisis air di Jimbaran.
Selain itu, mahasiswa menuntut perlindungan terhadap petani melalui jaminan harga jual hasil pertanian yang layak, dukungan sarana dan prasarana pertanian, serta akses pemasaran hasil panen. Perlindungan pasar tradisional dan pedagang dari praktik persaingan tidak sehat maupun pungutan yang tidak transparan juga menjadi perhatian.
Mahasiswa turut mendesak pemerataan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik di Bali Utara maupun Bali Selatan. Mereka juga meminta evaluasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan daya beli pekerja, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan ketenagakerjaan.
Pada sektor pendidikan, perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai mendesak untuk ditangani. Di antaranya perbaikan sekolah rusak dan pemenuhan fasilitas pembelajaran, terutama di wilayah pedesaan, pesisir, dan daerah terpencil.
Mereka juga mendesak perlindungan tenaga pendidik dari intimidasi ketika menyampaikan aspirasi, dengan menyediakan jalur pelaporan yang aman dan pemeriksaan secara adil. Selain itu, mahasiswa meminta pengakuan dan kesetaraan pendidikan vokasi, termasuk kesempatan kerja, akses sertifikasi, serta pemenuhan fasilitas praktik bagi lulusannya.
Menurut mahasiswa, persoalan pendidikan perlu mendapat perhatian serius seiring penurunan indeks kepuasan masyarakat terhadap sektor pendidikan di Bali.
Sementara itu, pada bidang hukum dan lingkungan hidup, mahasiswa mendesak evaluasi pembangunan di kawasan dataran tinggi yang berpotensi mengganggu daerah resapan air. Evaluasi tersebut diminta mengacu pada kesesuaian tata ruang dan pemeriksaan dampak di setiap lokasi pembangunan.
Persoalan sampah juga menjadi salah satu sorotan. Mahasiswa meminta penyelesaian persoalan sampah, khususnya di kawasan TPA Suwung, termasuk penanganan air lindi dan kepastian operasional fasilitas pengolahan sampah.
Mereka juga mendesak pemerataan fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah, disertai edukasi masyarakat, dukungan pengangkutan terpilah, operator, serta kepastian biaya operasional.
Tuntutan lainnya mencakup penanganan pencemaran lingkungan, pengawasan alih fungsi lahan pertanian dan kawasan resapan air, penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan peredaran narkoba dengan tetap menjamin perlindungan warga. Mahasiswa juga meminta penindakan tegas terhadap pelanggaran lalu lintas yang membahayakan masyarakat.
Tak hanya persoalan di Bali, mahasiswa turut menyuarakan penguatan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Aspirasi tersebut diminta diteruskan kepada DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik, mahasiswa mendesak transparansi serta evaluasi penggunaan anggaran daerah. Pemerintah diminta membuka informasi mengenai program, lokasi kegiatan, tahapan realisasi, hingga hasil pelaksanaannya.
Mahasiswa juga meminta pemerintah dan DPRD membuka ruang audiensi serta melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan. Setiap instansi diharapkan memberikan tindak lanjut yang jelas terhadap aspirasi masyarakat, lengkap dengan status penanganan dan bukti penyelesaian atau penerusan aspirasi.
Mereka juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi pendidik, dukungan terhadap proses pembelajaran, serta evaluasi kemajuan siswa sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
Tidak berhenti pada penyampaian tuntutan, aliansi mahasiswa juga meminta DPRD Bali menetapkan mekanisme pengawalan yang jelas. Pimpinan DPRD diharapkan mengatur jalur koordinasi lintas komisi, menunjuk penghubung pengawasan, menetapkan jadwal audiensi, serta membangun mekanisme pemantauan terhadap seluruh tuntutan.
Komisi III DPRD Bali secara khusus diminta mengawal persoalan bidang infrastruktur, drainase, transportasi, sampah, lingkungan hidup, dan kehutanan sesuai pembidangannya. Sementara persoalan pendidikan, ketenagakerjaan, dan hukum diharapkan diteruskan kepada komisi yang membidangi urusan tersebut.
Mahasiswa juga meminta tindak lanjut teknis terhadap persoalan sampah di TPA Suwung, mulai dari penanganan air lindi, operasional fasilitas pengolahan, pengangkutan sampah, hingga pengawasan lingkungan. Hasil pemeriksaan dan volume sampah yang benar-benar berhasil diolah diminta disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Dalam dialog tersebut, aliansi mengusulkan tahapan tindak lanjut yang terukur. Pada hari ke-0 hingga ke-7, Sekretariat DPRD diminta mencatat penerimaan dokumen tuntutan, menetapkan penghubung, dan menyusun agenda pembahasan. Pemerintah daerah juga diharapkan memeriksa laporan risiko yang berpotensi membahayakan masyarakat serta melakukan pengamanan awal sesuai hasil pemeriksaan.
Selanjutnya, paling lambat hari ke-14, Tim Penerima Tindak Lanjut (TPNT) bersama Pemerintah Provinsi Bali dan pihak terkait diharapkan memberikan jawaban tertulis atas tuntutan yang disampaikan. Jawaban tersebut diminta memuat status aspirasi, apakah diterima, diteruskan, atau masih memerlukan verifikasi, berikut alasan dan pihak yang bertanggung jawab.
Pada hari ke-30, pemerintah diharapkan menyusun rencana kerja berbasis lokasi yang memuat kondisi awal, target hasil, volume pekerjaan, jadwal, kebutuhan biaya, ketersediaan anggaran, sumber pendanaan, serta bentuk pengawasan yang diperlukan.
Memasuki hari ke-31 pelaksanaan kegiatan diminta disertai penyampaian bukti awal kepada DPRD. DPRD juga diharapkan memeriksa kemajuan, hambatan, tindak lanjut, serta kebutuhan koreksi jadwal maupun kebijakan.
Kemudian, pada hari ke-90, pihak penerima aspirasi diharapkan memaparkan hasil sesuai target dan melaksanakan evaluasi terbuka bersama masyarakat serta aliansi mahasiswa. Pengawasan selanjutnya diusulkan dilakukan setiap tiga bulan dengan menyampaikan ringkasan perkembangan yang memuat status setiap tuntutan, mulai dari belum ditindaklanjuti, diverifikasi, direncanakan, dilaksanakan, hingga selesai.
Mahasiswa menegaskan seluruh tahapan tersebut merupakan usulan aliansi untuk dibahas dan disepakati dalam audiensi, bukan batas waktu wajib yang secara otomatis ditetapkan oleh peraturan. Pelaksanaan rencana kerja juga harus disesuaikan dengan kewenangan, kemampuan anggaran, kesiapan pelaksanaan, dan hasil pemeriksaan teknis.
Di tengah pembacaan tuntutan dan dialog, suasana sempat diwarnai ketegangan. Salah seorang perwakilan mahasiswa mengingatkan agar pihak yang hadir menghormati penyampaian aspirasi mahasiswa. Ia menyayangkan ketika mahasiswa tengah menyampaikan tuntutan, sejumlah pihak justru terlihat berdiskusi sendiri.
Mahasiswa kemudian mengajak seluruh peserta berdiri sebagai bentuk penegasan bahwa aspirasi yang disampaikan harus didengarkan secara serius.
Mereka menegaskan kedatangan ke DPRD Bali bukan sekadar untuk menyampaikan orasi, melainkan membawa hasil diskusi bersama masyarakat dan mahasiswa lintas perguruan tinggi. Karena itu, mereka meminta para wakil rakyat dan jajaran pemerintah benar-benar memberikan perhatian terhadap persoalan yang disuarakan.
Aksi tersebut diwarnai seruan, “Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Bali, hidup perempuan yang terus melawan,” yang berulang kali disampaikan massa. (Ketut Winata/balipost)
