Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri. (BP/win)

DENPASAR, BALIPOST.com – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bali atas antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dalam beberapa hari terakhir. Pertamina mengakui keterlambatan kapal saat melakukan pembongkaran kargo menjadi salah satu penyebab terganggunya pasokan BBM di Pulau Dewata.

Sebagai langkah penanganan, Pertamina mempercepat distribusi BBM dari depo ke SPBU, meningkatkan pasokan melalui kapal, memperpanjang jam operasional SPBU menjadi 24 jam di wilayah Denpasar dan Badung, serta menambah tenaga operator untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Permohonan maaf tersebut disampaikan Simon seusai menggelar rapat tertutup bersama Gubernur Bali, Wayan Koster, di Ruang Rapat Pertamina Fuel Terminal Sanggaran, Pedungan, Denpasar, Selasa (13/10) sore.

“Atas nama PT Pertamina (Persero), saya selaku Direktur Utama menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, khususnya bagi warga Bali atas kejadian antrean yang beberapa hari ini kita alami bersama, khususnya di SPBU-SPBU yang berada di wilayah Bali,” ujarnya.

Simon menjelaskan, salah satu penyebab utama gangguan pasokan adalah kendala yang dialami kapal saat akan melakukan pembongkaran kargo BBM. Kondisi tersebut menyebabkan jadwal yang sebelumnya direncanakan berlangsung sekitar pukul 06.30 WITA mundur hingga sekitar pukul 22.00 WITA.

Menurutnya, keterlambatan tersebut berdampak pada waktu distribusi BBM yang telah direncanakan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kendala operasional itu tidak dapat dijadikan pembenaran atas terganggunya pelayanan kepada masyarakat.

“Sekali lagi, kejadian ini tidak untuk mencari pembenaran bagi kami. Bagaimanapun juga, yang terpenting adalah pelayanan bagi masyarakat,” tegasnya.

Baca juga:  CAS di Pasar Petang Dinilai Kurang Maksimal, Bupati Badung Minta Digenjot

Simon mengatakan, Pertamina bersama Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat pemulihan distribusi BBM. Upaya pertama dilakukan dengan meningkatkan pasokan melalui kapal-kapal yang melayani kebutuhan BBM di Bali.

Seusai rapat, jajaran Pertamina juga dijadwalkan meninjau lokasi kapal tanker yang bersandar untuk memastikan penanganan pasokan berjalan optimal.

Langkah berikutnya adalah mempercepat penyaluran BBM dari depo menuju SPBU. Pertamina juga meningkatkan jam pelayanan menjadi 24 jam di wilayah Denpasar dan Badung. Perluasan pelayanan serupa direncanakan menyusul di kawasan Tabanan dan Gianyar dalam satu hingga dua hari ke depan.

Selain mempercepat distribusi, dikatakan, Pertamina akan menambah jumlah operator SPBU melalui koordinasi dengan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). Penambahan tenaga diperlukan agar pelayanan tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan batas waktu kerja dan kondisi fisik petugas.

Simon mengatakan, Pertamina juga membuka kemungkinan meminta bantuan personel Polri maupun TNI untuk membantu operasional SPBU dalam kondisi tertentu atau darurat. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat pelayanan di lapangan sekaligus menghindari kelelahan operator akibat beban kerja yang berlebihan.

Pertamina, lanjut Simon, akan meminta petugas di SPBU menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat mengenai ketersediaan stok BBM dan jam operasional. Dengan adanya informasi tersebut, masyarakat diharapkan tidak khawatir dan dapat mengatur waktu pengisian BBM sehingga antrean bisa berangsur terurai.

“Kami berharap masyarakat memahami bahwa stok BBM tersedia dan kami juga akan menyampaikan kepada tim di lapangan di setiap SPBU untuk memberikan pengumuman bahwa stok BBM tersedia dan SPBU ini buka 24 jam,” katanya.

Baca juga:  Kasus Landak Jawa, Giri Prasta Beri Tanggapan

Dalam sesi tanya jawab, Simon juga menanggapi permintaan masyarakat agar penggunaan barcode untuk pembelian BBM bersubsidi dievaluasi, karena dinilai turut memperpanjang antrean di SPBU.

Ia menjelaskan, barcode selama ini digunakan terutama untuk penyaluran BBM bersubsidi. Sementara itu, pengaturan kuota dan penyaluran BBM bersubsidi merupakan kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), sedangkan Pertamina bertindak sebagai penyalur.

Meski demikian, Pertamina akan berkoordinasi dengan BPH Migas untuk membahas kemungkinan langkah khusus dalam situasi di luar kebiasaan atau kondisi darurat, sehingga masyarakat dapat memperoleh BBM dengan lebih mudah.

“Tentunya kami akan berkoordinasi dengan BPH Migas agar apabila ada situasi-situasi di luar kebiasaan, atau situasi darurat, kita bisa mengambil langkah-langkah tertentu untuk mempermudah akses masyarakat agar bisa mendapatkan BBM dengan lebih mudah,” jelasnya.

Simon juga menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan perubahan kuota BBM bersubsidi di Bali. Ia menyatakan akan mengoordinasikan hal tersebut dengan BPH Migas dan memastikan penanganan di lapangan mengikuti dinamika kebutuhan masyarakat.

Terkait faktor penyebab kelangkaan, Simon mengakui bahwa disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi dapat memengaruhi peningkatan penggunaan BBM bersubsidi. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut hanya salah satu faktor yang perlu dilihat secara menyeluruh, bukan satu-satunya penyebab gangguan yang terjadi.

Baca juga:  Ogoh-ogoh "Ki Ai Nir Nur" Karya Marmar Difilmkan, Sudah Sempat Tayang di Jepang

Simon berharap berbagai langkah percepatan yang dilakukan mulai Selasa malam dapat memberikan perubahan signifikan terhadap kondisi antrean pada Rabu (14/10). Pertamina akan terus memantau perkembangan distribusi, menambah ritase armada mobil tangki, memperkuat jumlah operator, serta meningkatkan pelayanan di SPBU.

“Kami akan terus memonitor sampai situasi ini berjalan normal. Tentunya kami berharap bisa secepatnya. Ketika mulai malam ini distribusi kita percepat, ritase armada mobil tangki kita tambah, operator kita tambah, semuanya kita usahakan bersama-sama,” ujarnya.

Ia berharap antrean kendaraan mulai terurai dalam satu hingga dua hari setelah langkah percepatan diterapkan. Apabila kondisi telah kembali normal dalam dua hingga tiga hari ke depan, pola pelayanan SPBU berpeluang dikembalikan seperti biasa.

Simon juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Bali dan Gubernur Wayan Koster yang memimpin rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, pembahasan dilakukan secara terperinci dan teknis untuk menghasilkan langkah konkret yang mampu mempercepat pemulihan pelayanan BBM.

Ia menegaskan, Pertamina berkomitmen melakukan perbaikan pelayanan dan mencegah kejadian serupa terulang. Upaya tersebut, dikatakan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya pelayanan kepada masyarakat serta dorongan Danantara kepada seluruh badan usaha milik negara (BUMN) untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Simon turut menyampaikan harapan agar situasi segera terkendali sehingga para pekerja, pelaku transportasi, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat Bali secara umum dapat kembali beraktivitas dengan lancar tanpa terganggu antrean BBM yang berkepanjangan. (Ketut Winata/balipost)

BAGIKAN