DENPASAR, BALIPOST.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali masih terjadi hingga Selasa (13/10) pagi. Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mengalami keterbatasan pasokan sehingga memicu antrean kendaraan yang mengular.
Padahal, pihak Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Bali saat dipanggil Gubernur Bali, Wayan Koster, Senin (12/10) siang memastikan distribusi BBM ke seluruh wilayah Bali mulai dilakukan Senin (12/10), dengan target ketersediaan di SPBU kembali normal pada Senin sore.
Kondisi ini mendapat sorotan Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, IGN Alit Kesuma Kelakan, yang meminta Pertamina mengevaluasi perhitungan kebutuhan dan sistem distribusi BBM di Pulau Dewata.
Alit Kelakan saat dikonfirmasi, Selasa (13/10), menilai kondisi di lapangan perlu segera ditangani karena tidak sejalan dengan klaim bahwa stok dan pengiriman BBM masih aman. Sejumlah wilayah, di antaranya Badung, Denpasar, dan Tabanan, disebut mengalami persoalan pasokan yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Menurut politisi PDIP ini, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan memastikan ketersediaan stok secara umum. Pertamina juga harus mampu menjamin BBM tiba di SPBU sesuai kebutuhan dan jadwal distribusi. Sebab, stok yang tersedia di terminal atau titik penyimpanan belum tentu langsung menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat apabila distribusinya terkendala.
Ia menyoroti pentingnya perhitungan kuota yang mempertimbangkan lonjakan kebutuhan, terutama pada periode hari raya, pergantian tahun, serta puncak kunjungan wisatawan. Berdasarkan pengalamannya, kebutuhan BBM pada momentum tertentu dapat meningkat sekitar 15 hingga 20 persen dibandingkan kondisi normal.
“Jangan hanya menghitung kebutuhan rata-rata harian. Lonjakan kebutuhan juga harus diperhitungkan, apalagi Bali merupakan daerah pariwisata yang aktivitas ekonominya sangat bergantung pada kelancaran pasokan BBM,” sentil Alit Kelakan.
Selain perhitungan kuota, ia meminta Pertamina mengevaluasi rantai pasok dan pola distribusi, termasuk frekuensi pengiriman, jumlah armada, serta ketersediaan sarana pengangkut BBM. Titik distribusi seperti Integrated Terminal (IT) Manggis dan kawasan Sanggaran dinilai perlu mendapat perhatian dalam evaluasi tersebut.
Alit Kelakan juga menyoroti keterlambatan pengiriman yang kerap dikaitkan dengan faktor cuaca. Menurutnya, kendala tersebut harus diantisipasi melalui perencanaan distribusi yang matang agar tidak berulang kali mengganggu pasokan di tingkat SPBU.
Kelangkaan BBM, lanjut Alit Kelakan, tidak hanya menyulitkan masyarakat yang membutuhkan bahan bakar untuk mobilitas sehari-hari. Gangguan pasokan juga berpotensi menekan sektor riil, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri produksi, hingga transportasi pariwisata.
Pelaku usaha yang bergantung pada BBM dapat kehilangan waktu operasional ketika pasokan tidak tersedia. Dampaknya, kegiatan produksi dan pelayanan terhambat, sementara sektor transportasi yang menopang mobilitas wisatawan ikut menghadapi kendala.
Karena itu, Alit Kelakan menegaskan persoalan tersebut harus segera ditangani dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kepastian pasokan menjadi penting agar aktivitas ekonomi masyarakat Bali dapat kembali berjalan normal.
Sebagai tindak lanjut, Alit Kelakan berencana mendatangi pihak Pertamina pada Selasa (13/10) pukul 10.00 Wita untuk meminta penjelasan langsung mengenai kondisi pasokan BBM di Bali. Ia ingin memperoleh kepastian terkait stok yang tersedia, jadwal pengiriman, pola distribusi, serta data riil kondisi di lapangan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperjelas titik persoalan, apakah terletak pada perhitungan kebutuhan, keterlambatan pengiriman, keterbatasan sarana angkut, atau distribusi dari terminal menuju SPBU.
Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar penanganan tidak berhenti pada upaya mengatasi kelangkaan sesaat, tetapi juga memperbaiki kesiapan sistem pasokan menghadapi lonjakan kebutuhan pada masa mendatang. (Ketut Winata/balipost)
