DENPASAR, BALIPOST.com – Penanganan kebakaran dan penyelamatan di Bali didorong tidak lagi bertumpu pada satu instansi maupun satu daerah. Pemerintah Provinsi Bali menginisiasi penguatan kolaborasi lintas wilayah dan lintas sektor melalui semangat Samasta Raksa Bali, dengan prinsip Bali harus diamankan oleh seluruh unsur yang memiliki sumber daya dan kemampuan penanganan kedaruratan.
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mengatakan kebakaran maupun kejadian yang membutuhkan penyelamatan tidak mengenal batas administrasi. Karena itu, ketika terjadi keadaan darurat, yang dibutuhkan masyarakat bukan melihat pihak mana yang bertanggung jawab secara administratif, melainkan seberapa cepat bantuan dapat diberikan.
“Ketika satu kejadian terjadi, masyarakat membutuhkan seberapa cepat kita hadir, seberapa cepat kita memberikan pertolongan, dan seberapa kuat kita bekerja bersama untuk menyelamatkan jiwa dan mendukung masyarakat,” ujarnya saat membuka rapat koordinasi bertema “Samasta Raksa Bali” di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (30/9).
Menurut Giri Prasta, sumber daya untuk penanganan kebakaran dan penyelamatan sebenarnya tersebar di berbagai unsur. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI dan Polri, BUMN, badan usaha, pengelola kawasan strategis, rumah sakit, hingga masyarakat memiliki kekuatan yang dapat dikerahkan sesuai kebutuhan.
“Kekuatan-kekuatan tersebut harus kita hubungkan dan hadirkan secara bersama-sama. Inilah semangat yang kita bangun melalui Samasta Raksa Bali,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Samasta bermakna seluruh unsur dan kebersamaan sebagai satu kesatuan, sedangkan Raksa berarti menjaga dan melindungi. Dengan demikian, Samasta Raksa Bali dimaknai sebagai seluruh unsur yang bersatu untuk menjaga dan melindungi Bali.
Giri Prasta menegaskan, konsep tersebut bukan untuk membentuk kewenangan baru ataupun mengambil alih kewenangan instansi yang sudah ada. Sebaliknya, kolaborasi diarahkan untuk memperkuat kapasitas masing-masing lembaga melalui jejaring kerja sama.
“Kalau satu daerah membutuhkan bantuan, daerah lain dapat memberikan dukungan. Kalau membutuhkan peralatan tertentu yang tidak tersedia di lokasi, kita tahu siapa yang memiliki peralatan tersebut. Kalau membutuhkan personel tambahan, kita tahu siapa yang dapat dimobilisasi,” jelasnya.
Hal yang sama berlaku apabila kejadian berlangsung di kawasan strategis atau objek vital. Menurutnya, jalur koordinasi dan mekanisme mobilisasi harus sudah jelas sehingga penanganan tidak dimulai dari nol ketika keadaan darurat terjadi.
Giri Prasta meminta hasil rapat koordinasi tersebut tidak berhenti pada diskusi dan seremoni. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah pemetaan sumber daya secara menyeluruh.
Pemetaan mencakup jumlah dan lokasi personel, armada, peralatan, fasilitas, kemampuan teknis, serta sumber daya lain yang dapat memberikan dukungan dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan.
“Jangan sampai kita memiliki armada, tetapi alat-alatnya tidak pernah diperhatikan atau tidak siap digunakan ketika dibutuhkan. Kita harus memastikan semua sumber daya yang ada benar-benar berfungsi,” katanya.
Ia juga mendorong optimalisasi sarana pendukung, termasuk ketersediaan hidran dan sumber air di kawasan yang memiliki kepadatan penduduk maupun tingkat risiko kebakaran tinggi.
Menurutnya, kesiapsiagaan tidak semata-mata dilakukan ketika kebakaran telah terjadi. Upaya pencegahan harus diperkuat melalui pemeriksaan sarana, edukasi masyarakat, latihan bersama, simulasi, serta peningkatan kompetensi personel.
Giri Prasta menyebut respons cepat menjadi salah satu kunci dalam penanganan kebakaran. Ia menyinggung kebutuhan menjaga waktu respons tetap di bawah 12 menit dengan memperhatikan jarak tempuh dan penempatan pos pemadam kebakaran pada wilayah yang membutuhkan.
Lebih jauh, Giri Prasta berharap pola kolaborasi yang dibangun melalui Samasta Raksa Bali dapat menjadi contoh pengelolaan penanganan kebakaran berbasis satu kesatuan wilayah.
Ia menyebut gagasan tersebut sejalan dengan prinsip one island, one management, one command atau satu pulau dengan pola pengelolaan dan koordinasi yang terintegrasi.
“Kalau ini bisa kita implementasikan dengan baik, saya yakin bisa menjadi role model secara nasional,” ujarnya.
Ia mencontohkan penanganan kejadian kebakaran yang membutuhkan keterlibatan sejumlah instansi secara bersamaan. Ketika kebakaran terjadi, bukan hanya dinas pemadam kebakaran yang bergerak.
Dinas perhubungan dapat mengatur kelancaran akses kendaraan pemadam, kepolisian membantu pengamanan dan pengaturan lalu lintas, dinas kesehatan bersiap memberikan pelayanan medis, sementara perangkat lain memberikan dukungan sesuai kebutuhan.
Pasca-kejadian, unsur sosial juga dapat bergerak memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, termasuk kebutuhan dasar dan pemulihan.
“Artinya, satu kejadian bisa membuat beberapa instansi bergerak bersama. Belum lagi dukungan dari TNI, Polri, dunia usaha dan masyarakat. Inilah pentingnya kolaborasi semesta,” katanya.
Untuk memastikan kolaborasi berjalan efektif, Giri Prasta meminta disusun mekanisme mobilisasi perkuatan lintas wilayah dan lintas sektor. Mekanisme tersebut harus menjawab siapa yang dapat dikerahkan, sumber daya apa yang tersedia, bagaimana prosedur permintaan bantuan, serta bagaimana koordinasi dilakukan di lapangan.
“Ketika terjadi keadaan yang membutuhkan dukungan, kita tidak boleh mulai dari nol. Mekanismenya harus sudah siap,” tegasnya.
Ia juga mendorong komitmen Samasta Raksa Bali dituangkan dalam kerja sama konkret, termasuk penyusunan perjanjian kerja sama (PKS) sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kemampuan masing-masing pihak.
Selain itu, diperlukan SOP lintas sektor atau cross-cutting yang mengatur pola kerja bersama. Menurut Giri Prasta, pendekatan tersebut dapat diintegrasikan dengan perencanaan program dan penganggaran masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Setiap dinas memiliki portofolio kerja. Di situ ada input, proses, output, dan feedback terhadap outcome. Ini yang harus kita kolaborasikan sehingga setiap anggaran memiliki target yang jelas,” ujarnya.
Ia menekankan penggunaan anggaran harus menghasilkan manfaat nyata. Karena itu, kolaborasi sumber daya diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun pembiayaan.
Giri Prasta juga mengingatkan agar Samasta Raksa Bali tidak hanya berorientasi pada respons setelah kebakaran terjadi. Pencegahan dan kesiapsiagaan harus menjadi bagian utama.
Latihan bersama, simulasi di kawasan berisiko, peningkatan kompetensi, pemeriksaan peralatan, serta edukasi masyarakat perlu dilakukan secara berkala.
“Kita tidak hanya berbicara tentang respons setelah kejadian. Kita juga harus memperkuat pencegahan, kesiapsiagaan, latihan bersama, simulasi, dan peningkatan kompetensi,” katanya.
Menurutnya, Bali merupakan daerah tujuan wisata dunia dengan mobilitas penduduk dan wisatawan yang tinggi. Karena itu, aspek keselamatan harus menjadi bagian penting dari pembangunan daerah.
Bali, lanjut dia, tidak hanya harus memiliki pariwisata berkualitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat maupun wisatawan.
“Tidak ada satu institusi yang mampu menghadapi seluruh risiko seorang diri. Kita membutuhkan sinergi, komunikasi, kecepatan, dan yang paling penting komitmen untuk bekerja bersama,” ujarnya.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesepahaman dan langkah konkret, mulai dari pemetaan sumber daya, penguatan kerja sama, penyusunan kelembagaan dan SOP, latihan bersama, simulasi, hingga evaluasi.
Dengan demikian, Samasta Raksa Bali tidak berhenti sebagai nama atau slogan, tetapi menjadi jejaring kolaborasi yang hidup dan bekerja ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. “Bali harus diamankan oleh semua pihak,” pungkasnya. (Ketut Winata/balipost)
