DENPASAR, BALIPOST.com – Transportasi umum dinilai menjadi salah satu persoalan strategis yang harus segera mendapat perhatian serius dalam pembangunan Bali. Pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi dan pariwisata yang terus meningkat membuat kebutuhan mobilitas semakin tinggi.
Sementara Bali menghadapi persoalan kemacetan, emisi dan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
Rektor Universitas Warmadewa (Unwar), Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP., mengatakan transportasi umum tidak semestinya hanya dipandang sebagai layanan publik, tetapi sebagai investasi jangka panjang untuk mewujudkan pembangunan Bali yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Prof. Pandit saat Dialog Publik “Bali Bicara: Keberlanjutan Anggaran Transportasi Umum”, Kamis (27/8).
Menurutnya, keberlanjutan transportasi umum membutuhkan sedikitnya tiga fondasi utama, yakni kebijakan yang kuat, tata kelola yang baik dan pendanaan yang berkelanjutan.
“Kita jangan hanya membangun sistem transportasi, tetapi juga harus memastikan sistem tersebut dapat terus berjalan, terjangkau, aman, nyaman, dan mampu melayani masyarakat dalam jangka panjang,” ujarnya.
Ia menilai persoalan pendanaan menjadi salah satu aspek penting karena keberadaan transportasi umum tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila sistem yang sudah dibangun tidak mampu dipertahankan secara berkelanjutan.
Hal tersebut, menurutnya, semakin penting dalam upaya Bali mencapai target Net Zero Emissions (NZE) 2045. Pemerintah Provinsi Bali sendiri telah menetapkan target tersebut sebagai bagian dari agenda pembangunan rendah karbon. WRI Indonesia juga menempatkan transportasi rendah emisi sebagai salah satu bagian penting dalam upaya mencapai Bali Net Zero Emission 2045.
“Mari kita bangun transportasi Bali yang terintegrasi, inklusif, rendah emisi dan berkelanjutan. Karena transportasi yang baik bukan hanya memindahkan manusia, tetapi juga menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Yayasan Shri Kesari Warmadewa, I Ketut Sugihantara, M.SA., mengungkapkan kondisi transportasi Bali saat ini menghadapi tantangan serius. Ia menyebut berdasarkan data BPS yang digunakannya, jumlah kendaraan pribadi di Bali pada 2025 mencapai sekitar 5,2 juta unit, sementara jumlah penduduk sekitar 4,4 juta jiwa.
Pertumbuhan kendaraan yang disebut mencapai sekitar 5 persen per tahun juga jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk yang sekitar 1 persen.
Menurut Sugihantara, kondisi tersebut berkontribusi terhadap persoalan kemacetan, konsumsi energi dan keselamatan lalu lintas. Ia menyebut sekitar 40 persen konsumsi energi terserap sektor transportasi.
Ia juga menyinggung peningkatan angka kecelakaan di Denpasar dalam beberapa tahun terakhir serta cakupan layanan angkutan umum yang dinilainya masih terbatas. “Di tengah kondisi itu kehadiran Trans Metro Dewata adalah harapan bagi kita semua,” ujarnya.
Sugihantara juga menyampaikan hasil kajian WRI yang disebut menunjukkan bahwa setiap Rp1 subsidi Trans Metro Dewata (TMD) mampu menggerakkan sekitar Rp1,88 aktivitas ekonomi di Bali. Pengguna rutin TMD, menurut data yang disampaikannya, juga dapat menghemat sekitar 58 persen biaya transportasi harian.
Karena itu, ia menegaskan subsidi transportasi umum tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai beban pemerintah daerah.
“Ini bukti bahwa transportasi umum bukan beban, tetapi investasi publik yang sejalan dengan target Bali emisi nol bersih pada 2045,” katanya.
Sugihantara menilai kebijakan anggaran transportasi tidak dapat terus dilakukan secara tahunan dan bersifat tambal sulam. Diperlukan komitmen jangka panjang, strategi pendanaan serta tata kelola yang terencana, transparan dan berkelanjutan.
Senior Lead Bali Net Zero Initiative WRI Indonesia, Ni Puti Laksemi Sekar Trisnaning, mengatakan transformasi menuju ekonomi dan pembangunan yang rendah karbon harus dilakukan secara kolaboratif. WRI Indonesia, kata dia, berfokus mendorong transformasi sosial, ekonomi dan lingkungan yang lebih adil sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim.
WRI Indonesia juga tergabung dalam Koalisi Bali Emisi Nol Bersih yang menjadi platform kolaborasi berbagai organisasi dan inisiator untuk mendorong pencapaian target Bali Net Zero Emissions 2045. WRI menjelaskan koalisi tersebut diarahkan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan solusi lokal, teknologi rendah karbon serta mendorong transisi yang berkeadilan.
Menurut Laksemi, sektor transportasi menjadi salah satu isu yang sangat signifikan bagi Bali karena kontribusinya terhadap emisi cukup besar. Dalam forum tersebut ia menyebut sumbangan emisi sektor transportasi mencapai lebih dari 40 persen dari total emisi di Bali.
“Transportasi dan mobilitas ini adalah backbone atau tulang punggung dari kehidupan sosial, budaya maupun ekonomi,” katanya.
Karena itu, transportasi tidak cukup hanya dilihat sebagai sektor yang harus ditekan emisinya. Sistem transportasi juga harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjamin akses mobilitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya prinsip inklusivitas dalam pembangunan transportasi. Layanan transportasi tidak hanya harus menjangkau kawasan perkotaan, tetapi juga masyarakat di daerah sekitar, termasuk kelompok penyandang disabilitas.
“Bagaimana sektor transportasi dan mobilitas ini bisa menjangkau semua pihak. Tidak hanya yang di perkotaan saja, bagaimana yang di daerah sekitarnya, kemudian bagaimana dengan teman-teman disabilitas,” ujarnya.
Laksemi mengatakan persoalan keberlanjutan pendanaan transportasi publik menjadi salah satu hal yang perlu dibedah bersama melalui forum tersebut. Dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang tinggi dan cakupan layanan transportasi publik yang masih terbatas, diperlukan strategi pembiayaan yang mampu menjamin keberlangsungan sekaligus memperluas layanan.
“Tidak mungkin WRI atau universitas atau pemerintah bergerak sendiri. Oleh karena itu kita berkoalisi,” katanya. (Ketut Winata/balipost)
