DENPASAR, BALIPOST.com – Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali membuka fasilitasi pengumpulan bantuan berupa uang bagi masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha di Bali yang ingin membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Fasilitasi tersebut disampaikan melalui Surat Permakluman Nomor B.33.300.2/5689/KL/BPBD tertanggal 16 Agustus 2026 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Dr. I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, SSTP., M.Si.
Kalaksa BPBD Bali, Gede Teja, mengatakan gempa bumi yang terjadi di NTT pada Sabtu (15/8) langsung termonitor oleh BPBD Bali. Informasi mengenai kejadian tersebut juga segera dilaporkan kepada Gubernur Bali, Wayan Koster.
“Bencana gempa yang terjadi 15 Agustus di NTT juga termonitor di BPBD Bali dan kami melaporkan kepada Pak Gubernur beberapa saat pascagempa,” ujar Gede Teja saat dikonfirmasi, Minggu (16/8) malam.
Menurutnya, Gubernur Bali kemudian memberikan arahan agar Bali turut membantu penanganan dampak bencana di NTT. Langkah tersebut juga dilakukan dengan mempertimbangkan kedekatan wilayah serta hubungan erat antara Bali dan kawasan Nusa Tenggara.
“Gubernur kemudian memberi arahan untuk turut serta membantu, apalagi NTT tetangga dekat. Bapak Gubernur kemudian berkoordinasi dengan Gubernur NTB, dan sepakat secara bersama-sama Bali dan NTB akan segera membantu,” jelasnya.
Gede Teja menjelaskan, dukungan Bali terhadap penanganan bencana NTT dilakukan secara bertahap. Pada hari pertama pascagempa, Bali mengirimkan tim medis beserta perlengkapannya ke wilayah terdampak.
Pengiriman dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan ketersediaan tiket. Selanjutnya, pada hari kedua, tim berikutnya yang dipimpin Kalaksa BPBD Bali akan berangkat membawa bantuan logistik dan perlengkapan bagi para pengungsi.
Pada tahap berikutnya, tim medis dari Emergency Medical Team (EMT) Bali akan kembali dikirim untuk mendukung pelayanan kesehatan, termasuk membantu operasional rumah sakit lapangan di wilayah terdampak.
“Bapak Gubernur Bali juga akan menyusul berikutnya bersama-sama dengan Gubernur NTB. Ini bentuk solidaritas kemanusiaan dan kekompakan tiga provinsi Bali-Nusra yang saling membantu ketika ada masalah,” katanya.
Selain bantuan pemerintah, BPBD Bali juga menerima aspirasi masyarakat yang ingin memberikan dukungan secara langsung. Karena itu, Pemprov Bali membuka mekanisme donasi melalui rekening resmi Bali Peduli Bencana.
Teja mengatakan bantuan dalam bentuk uang dinilai lebih efektif untuk kondisi tanggap darurat karena kebutuhan masyarakat di lokasi bencana dapat berubah dengan cepat. Pengadaan bantuan di sekitar wilayah terdampak juga dapat menghemat biaya pengiriman logistik dari Bali.
“Bantuan uang akan lebih efektif, karena kalau membawa logistik atau perlengkapan dari Bali lumayan biayanya. Hasil koordinasi di NTT masih bisa belanja untuk masyarakat terdampak,” ujarnya.
BPBD Bali, lanjut Teja, juga akan melakukan pengadaan logistik di wilayah Ende untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak. Seluruh dana yang terkumpul melalui fasilitasi tersebut selanjutnya akan dikirimkan ke Posko Penanganan Darurat Provinsi NTT.
“Apabila masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha di Bali bermaksud memberikan bantuan, Pemerintah Provinsi Bali melalui BPBD Provinsi Bali dapat memfasilitasi pengumpulan bantuan berupa uang,” katanya.
Adapun donasi dapat disalurkan melalui Bali Peduli Bencana Bank BPD Bali. Nomor Rekening: 010.01.0501679-1. Masa pengumpulan donasi ditetapkan mulai 16 Agustus hingga 28 Agustus 2026.
Teja menegaskan bantuan yang terkumpul akan disalurkan kepada masyarakat terdampak melalui Posko Penanganan Darurat Provinsi NTT sesuai kebutuhan di lapangan.
Melalui fasilitasi donasi tersebut, Pemprov Bali mengajak masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha untuk bersama-sama memberikan dukungan kemanusiaan bagi masyarakat NTT yang terdampak bencana.
Teja mengingatkan masyarakat yang hendak memberikan bantuan agar menggunakan rekening resmi Bali Peduli Bencana yang telah ditetapkan dalam surat permakluman. Dengan mekanisme tersebut, penghimpunan dan penyaluran bantuan diharapkan berlangsung terarah, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Ketut Winata/balipost)
