MANGUPURA, BALIPOST.com – DPRD Kabupaten Badung resmi menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 sebesar Rp 14,2 triliun. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (6/8).
Meski nilai APBD terbilang fantastis, DPRD Badung mengingatkan pemerintah daerah agar tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, seluruh program yang dijalankan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti menegaskan, angka APBD tersebut telah tertuang dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Namun, ia meminta agar besarnya anggaran tidak menjadi satu-satunya fokus.
“Kemudian penterjemahan APBD itu memang betul-betul sesuai dengan atau menimbulkan asas manfaat bagi masyarakat. Nah itu yang paling penting,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penetapan angka Rp 14,2 triliun dinilai realistis berdasarkan laporan triwulan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung yang menunjukkan tren peningkatan signifikan. Meski demikian, angka tersebut tetap bersifat proyeksi sehingga perlu disikapi dengan optimisme sekaligus kewaspadaan.
Menurutnya, apabila dalam pelaksanaan terdapat kendala, maka langkah efisiensi perlu dilakukan tanpa mengganggu program prioritas. Sektor-sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan harus tetap berjalan optimal.
“Supaya nanti kegiatan dan program yang menjadi prioritas atau pokok, seperti pendidikan, kesehatan, itu tidak terganggu. Sehingga ada hal-hal yang nanti kita lakukan efisiensi. Astungkara semuanya bisa berjalan,” ungkapnya.
DPRD Badung, lanjutnya, telah menjalankan tugas dan fungsi dalam proses penyusunan APBD 2027 dengan memberikan berbagai masukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hal ini dilakukan agar arah kebijakan anggaran tetap tepat sasaran.
Terkait fokus pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah daerah, Anom Gumanti menyatakan dukungannya. Ia menilai pembangunan infrastruktur akan berdampak besar terhadap pertumbuhan pariwisata di Badung.
“Ketika Badung kondusif, Badung artinya pariwisatanya tumbuh, dan ini juga membawa dampak pada pariwisata Bali,” paparnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung sangat bergantung pada sektor pariwisata yang rentan terhadap berbagai risiko. Oleh karena itu, stabilitas daerah harus dijaga bersama oleh seluruh elemen, baik masyarakat maupun pelaku usaha.
“Mari kita jaga ini mudah-mudahan ke depan Badung tetap kondusif sehingga pariwisata ini bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama,” paparnya.
Dengan kesepakatan ini, Anom Gumanti berharap APBD Badung 2027 mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif, berkelanjutan, serta memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (Parwata/balipost)
