DENPASAR, BALIPOST.com – Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 menjadi panggung kolaborasi tiga provinsi di kawasan tengah dan timur Indonesia untuk mempercepat transisi energi bersih. Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan kesiapan mengambil peran strategis dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mencapai target net-zero emission (NZE).
Forum yang berlangsung di The Meru, Denpasar, 14–16 Juli 2026 itu digelar oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Provinsi Bali, dan Dewan Energi Nasional (DEN). Untuk pertama kalinya sejak digelar pada 2022, Indonesia Solar Summit diselenggarakan di luar Jakarta.
Dalam pembukaan acara, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Bali menjadikan energi surya sebagai tulang punggung strategi Bali Mandiri Energi. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan peningkatan kapasitas listrik untuk memenuhi kebutuhan energi hingga 2030 melalui pembangunan PLTS secara masif, baik PLTS atap maupun PLTS terapung.
Program unggulan yang menjadi perhatian adalah pengembangan Pulau Nusa Penida sebagai Green Island dengan target menggunakan 100 persen energi terbarukan pada 2030.
“Program ini juga diarahkan untuk mendorong seluruh mobilitas di kawasan tersebut menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai dan kami akan menjadikan Nusa Penida sebagai kawasan rendah emisi dan rendah karbon,” ujar Koster.
Komitmen Bali tersebut mendapat dukungan dari dua provinsi tetangga yang juga telah menetapkan target percepatan NZE.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan daerahnya telah memiliki pengalaman dalam pengembangan energi surya. Sejak 2019, empat PLTS berkapasitas masing-masing 5 MW telah beroperasi di Pringgabaya, Selong, Sengkol, dan Sambelia. Selain itu, PLTS skala kecil juga dimanfaatkan di sejumlah desa di Lombok hingga kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.
Menurutnya, NTB siap mengambil peran dalam program nasional pengembangan PLTS 100 GW dengan potensi kontribusi sekitar 10 GW.
“Kami siap berkontribusi bersama Bali dan NTT. NTB dapat fokus menyiapkan sisi pembangkit listrik tenaga surya, sementara pemerintah pusat memperkuat perencanaan pasokan dan permintaan listrik agar pengembangan PLTS terintegrasi dengan sistem kelistrikan nasional,” katanya.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menilai provinsinya memiliki modal alam yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat energi surya nasional. NTT memiliki potensi energi surya sekitar 369.500 MWp dengan tingkat radiasi matahari mencapai 4,8–5,1 kWh per meter persegi per hari.
Ia menilai pemanfaatan energi surya di NTT tidak hanya penting untuk mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah.
“PLTS yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi dapat menggantikan ketergantungan pada PLTD, terutama di pulau-pulau kecil. Energi surya juga mampu mendorong pertanian, penyediaan air bersih, perikanan, UMKM hingga sektor pariwisata,” ujarnya.
Di sisi lain, Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa menekankan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik berbeda sehingga pengembangan energi surya harus disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing.
Menurutnya, Bali berpeluang menjadi contoh destinasi pariwisata rendah karbon berbasis energi surya, NTB dapat mengembangkan ekosistem energi surya dan penyimpanan energi untuk industri hijau, sedangkan NTT memiliki peluang besar menjadi salah satu pusat energi terbarukan nasional.
Fabby juga menegaskan pemerintah daerah harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek energi surya, termasuk dalam proses perizinan, identifikasi lokasi, hingga pelibatan masyarakat dan dunia usaha.
Pada kesempatan tersebut, IESR juga meluncurkan kajian Peta Jalan Pengembangan Industri Rantai Pasok Fotovoltaik Surya Domestik di Indonesia. Kajian itu menyebut Indonesia memiliki peluang besar membangun industri surya nasional yang terintegrasi, namun masih menghadapi tantangan berupa pasar domestik yang terbatas, regulasi yang belum konsisten, serta rantai pasok yang belum terintegrasi.
IESR merekomendasikan penguatan empat aspek utama, yakni perluasan pasar, peningkatan kapasitas industri, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan riset dan inovasi. Selain itu, pemerintah dinilai perlu menjaga konsistensi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta mempercepat proses perizinan agar memberikan kepastian bagi investor dan pelaku industri.
Dalam ISS 2026, IESR juga memberikan Solar Awards kepada sejumlah pihak yang dinilai konsisten mendorong pemanfaatan energi surya. Penghargaan kategori pemerintah daerah diberikan kepada Provinsi Jawa Barat, kategori perguruan tinggi kepada Universitas Gadjah Mada (UGM), dan kategori industri kepada Danone Indonesia atas komitmennya dalam dekarbonisasi operasional melalui pemanfaatan PLTS. (Ketut Winata/balipost)
