DENPASAR, BALIPOST.com – Meningkatnya angka kriminalitas di Bali menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Provinsi Bali. Melalui Rapat Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Masyarakat yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Lantai III DPRD Provinsi Bali, Senin (13/7), berbagai pemangku kepentingan didorong menyusun sistem pengamanan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada pencegahan.
Rapat dipimpin unsur pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Bali dengan menghadirkan perwakilan Polda Bali, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali, Badan Intelijen Daerah (Binda) Bali, Badan Kesbangpol Bali, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, jajaran Kapolres se-Bali, Satpol PP Provinsi Bali, Majelis Desa Adat (MDA), Pecalang Provinsi Bali, hingga kelompok pakar Komisi I DPRD Bali.
Salah satu perhatian utama disampaikan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali sekaligus Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, I Made Supartha. Menurutnya, meningkatnya kriminalitas harus menjadi momentum untuk membangun sistem pengamanan Bali yang lebih modern dan mampu mencegah tindak kejahatan sejak dini.
“Yang kita perlukan bukan hanya mengetahui berapa banyak kasus pencurian, penganiayaan maupun tindak pidana lainnya. Yang lebih penting adalah bagaimana cara mencegahnya sehingga angka kriminalitas bisa ditekan,” ujarnya.
Supartha menilai penyampaian data statistik kriminal dari Polda Bali penting sebagai bahan evaluasi. Namun, menurutnya, Bali membutuhkan grand design pengamanan yang mampu menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu sistem yang terintegrasi.
Ia mengajak seluruh peserta rapat belajar dari negara-negara dengan tingkat keamanan tinggi seperti Islandia, Irlandia, Selandia Baru, Swiss hingga Singapura. Negara-negara tersebut dinilai berhasil membangun sistem keamanan yang membuat masyarakat maupun wisatawan merasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sebagai daerah yang sangat bergantung pada sektor pariwisata, Bali, menurut Supartha, harus memiliki standar keamanan yang mampu menjaga kepercayaan wisatawan domestik maupun mancanegara.
Supartha juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi melalui perluasan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di berbagai titik strategis, mulai dari persimpangan jalan, kawasan wisata, pusat keramaian, fasilitas publik hingga kawasan suci seperti pura.
Menurutnya, keberadaan CCTV tidak hanya membantu aparat mengungkap pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki efek pencegahan karena dapat mengurangi niat seseorang melakukan tindak kriminal.
Ia meminta Badan Kesbangpol Bali bersama organisasi perangkat daerah terkait segera memetakan kawasan rawan kriminalitas agar pemasangan CCTV menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah.
Selain persoalan kriminalitas, Supartha turut menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas di sejumlah kawasan pegunungan seperti Kintamani, Tabanan dan wilayah lain yang memiliki tikungan tajam maupun jurang.
Ia menilai masih banyak ruas jalan yang belum dilengkapi pagar pengaman, penerangan jalan umum maupun rambu keselamatan.
“Ini juga bagian dari keamanan masyarakat. Jangan hanya fokus pada kriminalitas, tetapi keselamatan pengguna jalan juga harus menjadi perhatian pemerintah,” katanya.
Dalam forum tersebut, Supartha memberikan perhatian besar terhadap keberadaan Pecalang sebagai sistem keamanan berbasis kearifan lokal Bali. Menurutnya, Pecalang telah terbukti efektif menjaga ketertiban saat pelaksanaan kegiatan adat, keagamaan maupun aktivitas masyarakat di desa adat.
Karena itu, sinergi antara Pecalang, Majelis Desa Adat, kepolisian dan pemerintah daerah harus terus diperkuat agar fungsi pencegahan keamanan semakin optimal.
Ia juga menyinggung masih adanya akses menuju pantai maupun pura yang tertutup akibat aktivitas investasi. Menurutnya, pemerintah telah memiliki regulasi yang menjamin akses masyarakat terhadap kawasan suci dan ruang publik.
“Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan menuju pura atau pantai karena aksesnya ditutup. Bali dibangun di atas budaya dan adat istiadat yang harus tetap dilindungi,” tegasnya.
Supartha juga menyoroti aktivitas sebagian warga pendatang maupun wisatawan asing yang memanfaatkan trotoar, badan jalan hingga ruang publik untuk kegiatan usaha tanpa memperhatikan ketertiban umum.Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memicu gangguan keamanan maupun konflik sosial apabila tidak segera ditata.
Ia meminta aparat kepolisian memperkuat langkah preventif terhadap berbagai potensi kejahatan jalanan, mulai dari pencurian, perampokan, geng motor hingga tindak kriminal lain yang mulai meresahkan masyarakat.
Kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Supartha mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap warga negara asing. Dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai lebih dari tujuh juta orang setiap tahun, sistem pengawasan keimigrasian harus semakin diperkuat.
“Peran Imigrasi sangat penting. Dengan jutaan wisatawan yang datang setiap tahun, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing harus benar-benar maksimal agar tidak menimbulkan persoalan keamanan maupun ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Supartha juga mengingatkan perlunya penataan kegiatan adat dan keagamaan yang menggunakan badan jalan agar selalu dikoordinasikan dengan kepolisian, Satpol PP maupun Pecalang sehingga rekayasa lalu lintas dapat dilakukan secara baik. Ia menegaskan keamanan bukan semata menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan seluruh elemen masyarakat.
“Bali adalah etalase pariwisata Indonesia di mata dunia. Karena itu kita harus memastikan Bali tetap aman, nyaman, tertib, dan menjadi destinasi yang memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat maupun wisatawan. Yang kita bangun bukan hanya penegakan hukum setelah kejahatan terjadi, tetapi sistem pencegahan yang kuat sehingga Bali bisa menjadi daerah dengan tingkat keamanan terbaik,” tandasnya.
Senada dengan Supartha, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bali sekaligus Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Bali, Dr. Somvir, mendorong Pemerintah Provinsi Bali bersama seluruh pemangku kepentingan segera menyusun masterplan keamanan Bali yang terintegrasi.
Menurutnya, hingga kini Bali belum memiliki arah kebijakan keamanan jangka panjang yang terukur. Penanganan persoalan keamanan masih bersifat sektoral sehingga diperlukan peta jalan yang mampu menyatukan seluruh instansi dalam satu sistem kerja.
“Yang dibutuhkan Bali adalah masterplan keamanan yang jelas. Kita harus mengetahui persoalan utama yang dihadapi, menentukan target yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan, kemudian menyusun strategi yang terukur agar angka kriminalitas dapat ditekan secara signifikan,” tegasnya.
Somvir mengatakan masterplan tersebut harus memuat sasaran, indikator keberhasilan, pembagian tugas antarinstansi hingga kebutuhan anggaran yang jelas. Dengan demikian, seluruh lembaga mulai dari kepolisian, pemerintah daerah, imigrasi, Satpol PP hingga desa adat dapat bekerja dalam satu arah.
Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung keamanan seperti penambahan CCTV, penerangan jalan umum, serta sistem pemantauan kawasan wisata maupun permukiman yang masih minim pengawasan.
“Kalau konsepnya sudah jelas, maka kebutuhan anggaran juga akan jelas. Komisi I DPRD Bali siap memperjuangkan penganggaran apabila seluruh kebutuhan keamanan disusun melalui proposal yang komprehensif,” ujarnya.
Selain memperkuat aparat formal, Dr. Somvir menilai Pecalang memiliki posisi strategis karena berada langsung di tengah masyarakat dan mengetahui dinamika wilayah adat masing-masing.
“Desa adat memiliki pecalang yang setiap hari mengetahui siapa yang datang, siapa yang tinggal, serta dinamika di wilayahnya. Potensi ini harus diintegrasikan dengan kepolisian sehingga sistem deteksi dini dapat berjalan lebih efektif,” katanya.
Ia mengusulkan dibentuknya jaringan komunikasi yang melibatkan kepala desa, kepala dusun, Pecalang, pengelola homestay, aparat kepolisian hingga instansi terkait. Forum koordinasi keamanan juga diharapkan dapat dilaksanakan secara berkala, minimal setiap tiga bulan sekali.
Somvir turut mendorong Polda Bali lebih aktif berdialog dengan masyarakat di tingkat desa dan kecamatan untuk memperkuat komunikasi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat keamanan.
Menurutnya, pendekatan keamanan di Bali juga harus mengedepankan nilai-nilai humanis dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas warga negara asing hingga perwakilan konsulat negara sahabat.
“Kita harus membangun keamanan dengan pendekatan cinta kasih. Jangan semua persoalan diselesaikan dengan pendekatan kekuatan. Libatkan tokoh masyarakat, tokoh komunitas internasional, konsulat, sehingga persoalan bisa diselesaikan melalui komunikasi dan kolaborasi,” tegasnya. (Ketut Winata/balipost)
