JAKARTA, BALIPOST.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menyempurnakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bertahap.
Luhut pada Rabu (24/6) menjelaskan pihaknya telah menerima kunjungan dari Wakil Kepala BGN bersama tim untuk mengevaluasi implementasi program prioritas itu hingga sejauh ini.
Menurut Luhut, salah satu pelajaran penting dari pelaksanaan MBG adalah perlunya pendekatan yang lebih bertahap dalam implementasi kebijakan berskala besar.
Dengan tahapan yang lebih terukur, kendala program dapat lebih mudah diidentifikasi sehingga penyesuaian dapat dipersiapkan sebelum cakupan program diperluas secara menyeluruh.
“Kami memaparkan hasil survei dan usulan-usulan kami. Sebenarnya efisiensi lagi, dan kenapa harus semuanya sekaligus. Kan bisa dibikin bertahap, sampai kita lebih paham,” katanya dilansir dari Kantor Berita Antara.
Meski begitu, Luhut berpendapat setelah berjalannya program selama lebih dari satu tahun, pemahaman terhadap kebutuhan operasional maupun tantangan teknis dinilai sudah makin baik dibandingkan pada masa awal peluncuran.
DEN optimistis kualitas pelaksanaan program akan terus meningkat dalam enam bulan hingga satu tahun mendatang seiring bertambahnya pengalaman dan perbaikan tata kelola.
Dari sisi ekonomi, Luhut menilai memiliki dampak signifikan karena melibatkan aliran dana yang langsung mengalir ke masyarakat.
Dia mengakui bahwa pelaksanaan yang relatif cepat pada tahap awal sempat menimbulkan sejumlah persoalan di lapangan. Namun, dia menyebut berbagai kendala yang terjadi telah ditangani melalui koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Karena itu, Luhut mengajak seluruh pihak untuk memberikan ruang bagi proses perbaikan yang sedang berjalan.
Sebagai informasi, realisasi program MBG hingga Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun naik 17,53 persen dibandingkan posisi April 2026 yang sebesar Rp75 triliun.
Secara rinci dari total jumlah penerima, 48,9 juta di antaranya merupakan siswa, sementara 14,3 juta di antaranya merupakan non-siswa yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
Pemerintah pun memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan keputusan itu merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto guna memastikan dana program MBG bisa dikelola dengan lebih efisien.
Ia juga sempat memberikan sinyal akan ada penghematan anggaran program MBG lanjutan, meski ia belum merinci detail rencana ke depan. (kmb/balipost)
