MANGUPURA, BALIPOST.com – Kemacetan lalu lintas (lalin) di kawasan wisata Canggu belum menemukan titik terang. Upaya rekayasa lalin yang digadang-gadang menjadi solusi justru terbentur kondisi infrastruktur jalan yang sempit dan padat.
Kondisi tersebut, diakui Kepala Dinas Perhubungan Badung, AA Ngurah Gde Rahmadi. Menurutnya, upaya mengurai kemacetan di kawasan wisata Canggu hingga kini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama datang dari keterbatasan infrastruktur jalan yang relatif sempit dan memiliki karakteristik serupa di hampir seluruh ruas yang direncanakan masuk dalam skema rekayasa lalu lintas.
“Sudah kami bahas bersama Polres Badung terkait pola rekayasa lalu lintas yang memungkinkan diterapkan. Namun kondisi di lapangan memang menjadi tantangan karena jalan-jalan di kawasan Canggu lebarnya hampir sama dan semuanya padat oleh aktivitas kendaraan,” ujar Agung Rahmadi, Selasa (9/6).
Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat penerapan sistem satu arah maupun pengalihan arus kendaraan tidak semudah yang dibayangkan. Setiap ruas jalan alternatif yang disiapkan juga telah dibebani volume kendaraan yang tinggi, terutama saat jam sibuk dan musim kunjungan wisatawan.
Meski demikian, Dishub Badung tidak tinggal diam. Berbagai opsi terus dikaji bersama sejumlah pemangku kepentingan guna menemukan pola penanganan yang paling efektif tanpa menimbulkan persoalan baru di ruas jalan lainnya.
“Kami bersama stakeholder terkait terus mencari formulasi terbaik. Kemacetan di Canggu tidak bisa dibiarkan karena kawasan tersebut merupakan salah satu pusat aktivitas pariwisata yang sangat padat,” tegasnya.
Agung Rahmadi menambahkan, penanganan kemacetan di Canggu membutuhkan kolaborasi lintas instansi. Dalam hal ini, kepolisian memegang peran penting dalam aspek penegakan hukum ketika rekayasa lalu lintas nantinya diterapkan.
Pihaknya berharap langkah kolaboratif yang saat ini terus dimatangkan dapat menghasilkan solusi jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Canggu. Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan ini memang menjadi salah satu titik kemacetan terparah di wilayah Badung.
“Koordinasi dengan kepolisian terus kami lakukan, karena mereka menjadi ujung tombak dalam penegakan aturan di lapangan. Sementara kami di Dishub menyiapkan kajian teknis dan mendukung pelaksanaan rekayasa lalu lintas yang nantinya disepakati bersama,” katanya seraya menyebutkan pihaknya bersama Polres Badung telah beberapa kali membahas rencana penerapan rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut. Namun, hasil kajian sementara menunjukkan opsi yang tersedia masih sangat terbatas. (Parwata/balipost)
