NEGARA, BALIPOST.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana terus memperkuat budaya sadar bencana di lingkungan aparatur pemerintahan. Saat apel bersama yang digelar di halaman Kantor Bupati Jembrana, Senin (8/6), para Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat pembekalan terkait mitigasi serta langkah evakuasi mandiri dalam menghadapi potensi bencana.
Pembekalan dipimpin Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jembrana, I Putu Agus Artana Putra, dan diikuti seluruh ASN di lingkungan Pemkab Jembrana, mulai dari pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional hingga staf pelaksana.
Agus Artana mengatakan, penanganan bencana tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah maupun petugas kebencanaan. Menurutnya, kesiapsiagaan harus menjadi tanggung jawab bersama karena ancaman bencana dapat terjadi sewaktu-waktu dan berdampak pada siapa saja.
“Pemahaman mengenai risiko bencana perlu dimiliki setiap individu, termasuk ASN. Kemampuan melakukan evakuasi secara mandiri menjadi langkah penting untuk mengurangi potensi korban ketika bencana terjadi,” ujarnya.
Menurutnya penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup tiga tahapan, yakni pra-bencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Pada fase pra-bencana, fokus utama diarahkan pada upaya mitigasi, edukasi masyarakat, serta penguatan sistem peringatan dini.
Peningkatan kapasitas masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sosialisasi dan pemanfaatan teknologi peringatan dini. Di antaranya melalui Warning Receiver System (WRS) untuk informasi gempa bumi serta Early Warning System (EWS) guna mengantisipasi ancaman tsunami.
“Kesiapsiagaan harus dibangun sejak sebelum bencana terjadi. Karena itu edukasi dan sistem peringatan dini menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko bencana,” katanya.
Sementara pada masa tanggap darurat, BPBD memiliki tugas melakukan penilaian cepat terhadap dampak bencana sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga terdampak dapat terpenuhi. Adapun pada tahap pascabencana, pemerintah melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak, termasuk penyaluran bantuan maupun santunan sesuai regulasi yang berlaku.
BPBD Jembrana juga mengungkapkan bahwa sejumlah kawasan pesisir telah dilengkapi perangkat EWS tsunami. Fasilitas tersebut berada di Desa Penyaringan, Desa Yeh Kuning, dan Desa Pengambengan. Keberadaan sistem tersebut diharapkan mampu mempercepat penyampaian informasi peringatan dini sehingga proses evakuasi masyarakat dapat berlangsung lebih cepat dan efektif.
“Setiap keluarga perlu memiliki rencana kedaruratan yang jelas. Mulai dari mengetahui jalur evakuasi, menetapkan titik kumpul, hingga menyiapkan perlengkapan darurat. Langkah sederhana ini dapat meningkatkan keselamatan saat terjadi bencana,” ucapnya. (Surya Dharma/balipost)
Apel yang diikuti seluruh ASN dibekali evakuasi mandiri untuk penanganan ketika terjadi bencana. (BP/istimewa)
