MANGUPURA, BALIPOST.com – Di tengah lonjakan wisatawan dan persoalan klasik seperti sampah serta kemacetan, belasan kursi kepala dinas di Badung justru masih kosong. Legislator pun angkat suara, mendesak percepatan penetapan pejabat definitif.
Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pengambilan kebijakan strategis, terutama pada sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Badung, I Wayan Puspa Negara, mengungkapkan hingga kini masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) dipimpin pelaksana tugas (Plt). Situasi ini dinilai tidak ideal karena keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan penting.
“Sebagian besar masih Plt, kurang lebih ada sekitar 10 dinas. Padahal ini menyangkut persoalan mendasar seperti sampah, kemacetan, hingga infrastruktur,” ujar Puspa Negara saat ditemui, Selasa (31/3).
Ia menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama di wilayah selatan Badung. Volume sampah tidak hanya berasal dari rumah tangga dan pelaku usaha, tetapi juga kiriman saat musim angin barat yang bisa mencapai ratusan ton per hari. Kondisi ini semakin diperparah dengan tingginya jumlah wisatawan.
Namun, fasilitas pendukung dinilai belum memadai. “Dengan jutaan wisatawan setiap tahun, sampahnya ini siapa yang kelola? Fasilitas seperti tong sampah terpilah di destinasi juga masih sangat kurang,” tegasnya.
Selain sampah, kemacetan juga menjadi perhatian. Menurutnya, Dinas Perhubungan membutuhkan penanganan lebih serius melalui penyusunan blueprint lalu lintas serta sistem kerja yang menyesuaikan karakter daerah pariwisata yang aktif 24 jam.
Di sektor lain, kinerja pekerjaan umum dan penataan ruang juga disorot. Meski regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan dinilai belum optimal. Dampaknya, proses perizinan menjadi lambat dan dikeluhkan pelaku usaha. “Seharusnya unit teknis memberikan kemudahan dan percepatan layanan, bukan justru membuat proses jadi berlarut-larut,” imbuhnya.
Sementara itu, data menunjukkan sedikitnya 11 jabatan pimpinan tinggi pratama masih kosong. Di antaranya Kepala Dinas PUPR, BPKAD, DiskopUKMP, Diskominfo, Dishub, hingga DLHK. Selain itu, posisi strategis lain seperti Disbud, Disperpa, DPMPTSP, Disdukcapil, dan Kesbangpolinmas juga belum terisi.
Kepala BKPSDM Badung, Wayan Putra Yadnya, membenarkan proses pengisian jabatan masih berjalan. Ia menegaskan, proses seleksi dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak calon pejabat.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa sebelumnya juga menegaskan pengisian jabatan akan segera dilakukan setelah proses pemetaan rampung. “Ada beberapa dikosongkan karena saya kepingin ada penyegaran-penyegaran orang baru yang nantinya saya harapkan mendongkrak kinerja daripada perangkat daerah, tapi secepatnya akan saya isi,” ungkapnya.
Ia menilai rotasi penting untuk menjaga dinamika organisasi. “Rotasi pejabat eselon IIB dan pimpinan pratama dirotasi, karena ada yang sudah lama sudah lebih 7 tahun hingga 8 tahun, sehingga tidak bagus untuk organisasi. Ada beberapa cara yang saya liat dalam menentukan ini, apa dengan cara bidding atau lainnya. Saya sudah perintahkan bapak kepala BKPSDM untuk melakukan pemilahan bagaimana pangkatnya, kinerjanya,” tambahnya.
Puspa Negara menegaskan, kehadiran pimpinan definitif sangat mendesak agar arah kebijakan lebih jelas dan respons terhadap persoalan publik bisa dilakukan lebih cepat.
“Kalau ada pimpinan definitif, tentu pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan terarah. Ini penting untuk menjawab berbagai persoalan yang ada di Badung,” pungkasnya.(Parwata/balipost)
