GIANYAR, BALIPOST.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar resmi menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut diserahkan dalam sidang paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Gianyar, Senin (30/3).
Wakil Ketua DPRD Gianyar, Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati, menyatakan bahwa rekomendasi ini merupakan kumpulan catatan strategis, masukan konstruktif, dan inovatif yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gianyar.
Dalam penyampaiannya, DPRD memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Dewan merekomendasikan pemerintah daerah untuk melakukan pendataan ulang terhadap guru non-ASN. Hal ini bertujuan agar para pendidik tersebut dapat masuk ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga penggajiannya dapat diakomodasi melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Di bidang kesehatan, Pemkab Gianyar didorong untuk melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat guna mengatasi permasalahan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tidak aktif, demi menjamin akses kesehatan masyarakat.
Tjok Asmara menegaskan, agar pemerintah mengejar target perbaikan seluruh jalan kabupaten hingga tahun 2027. Selain itu, pembangunan jaringan irigasi dan jalan usaha tani diminta segera direalisasikan untuk mendukung Perda Perlindungan Petani.
Khusus untuk menangani kepadatan lalu lintas di kawasan pariwisata, DPRD mendesak langkah konkret. “Segera selesaikan kemacetan Ubud dengan pemasangan traffic light, rekayasa lalu lintas, dan pembangunan central parking,” tegas Tjok Asmara.
Meski memberikan banyak catatan, DPRD mengapresiasi capaian makro pembangunan Gianyar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat meningkat dari 80,23 menjadi 80,96 (kategori sangat tinggi), sementara pertumbuhan ekonomi naik dari 5,47% ke angka 5,89%.
Namun, Dewan menggarisbawahi keluhan masyarakat dan investor terkait sulitnya pengurusan izin melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dinas Penanaman Modal dan PTSP direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja dengan dukungan tenaga ahli agar tidak ada lagi perusahaan yang beroperasi tanpa izin akibat kendala birokrasi sistem.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyambut baik fungsi pengawasan yang dijalankan legislatif. Menurutnya, mekanisme check and balance sangat efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan meminimalisir penyimpangan.
“Kami berkomitmen memperhatikan rekomendasi ini dengan sungguh-sungguh untuk penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan di masa depan,” ujar Bupati Mahayastra.
Ia pun mengajak seluruh jajaran DPRD untuk terus memelihara kerja sama yang harmonis demi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Gianyar. (Wirnaya/balipost)
