DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali Wayan Koster meminta Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM (Disnaker ESDM) Bali mengoptimalisasi layanan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Krama Bali untuk mewadahi para pekerja migran asal Bali.
“Jalankan aplikasi PMI Krama Bali ini. Ini juga belum optimal, PMI asal Bali dan sistem aplikasinya perlu dikelola betul, sosialisasi supaya siapapun yang mau berangkat terwadahi,” ucapnya di Denpasar, Kamis (26/3).
Dikutip dari Kantor Berita Antara, Koster dalam arahannya menyampaikan pendataan terhadap PMI Bali penting. Dengan mengetahui data diri serta dari mana asalnya, siapa keluarganya, di mana bekerja saat ini, dan apa perusahaannya, maka pemerintah daerah bisa cepat menangani ketika terjadi persoalan.
“Kalau terjadi apa-apa cepat tahu, tidak kesulitan, bisa komunikasi dengan konsulat, ini belum dilakukan, makanya kita sering menghadapi masalah pengiriman maupun ketika sudah di luar negeri,” ujarnya.
Disnaker ESDM Bali diminta mendorong para PMI Bali untuk segera bergabung dalam sistem sehingga bisa memanfaatkan layanan Pemprov Bali apalagi di tengah situasi konflik sejumlah negara.
Gubernur Koster menargetkan agar pada pertengahan tahun 2026 sistem PMI Krama Bali sudah optimal memuat data-data PMI di luar negeri.
“Jumlah PMI Bali waktu COVID-19 sekitar 22 ribu, ketahuannya saat kembali ke Bali dan yang masuk sistem sedikit, artinya sebagian besar kita tidak tahu anak-anak ini siapa, jadi kalau kenapa-kenapa kita tidak punya sistem pelayanan cepat,” sambungnya.
Selain memikirkan sistem pendataan bagi PMI Bali, Gubernur Koster juga mengingatkan yang utama adalah memastikan sumber daya manusia Bali atau lulusan-lulusan siap kerja dipertemukan dengan pemberi kerja.
Pemprov Bali wajib mewadahi mereka pelatihan agar mampu masuk dunia kerja, melalui kerja sama dengan lembaga fasilitasi, perguruan tinggi, dan koneksi terhadap industri.
“Hubungkan dengan industri di dalam maupun luar negeri, lulusan SMA/SMK kita banyak di pesiar, spa, dan yang lain di Jepang, Eropa, Timur Tengah, jadi perlu disiapkan pelatihan,” kata Koster.
Gubernur melihat yang biasanya menjadi kendala adalah modal untuk berangkat, di mana semestinya pemerintah hadir memfasilitasi dan menertibkan lembaga yang nakal seperti meminta uang kepada calon PMI lalu kemudian menelantarkan mereka di luar negeri.
“Itulah kenapa diurus supaya jangan sampai masyarakat jadi korban. Bagi tenaga kerja yang menghadapi masalah, atau ada yang meninggal perlu penjemputan itu diurus, di samping tetap menciptakan lapangan kerja lewat wahana bursa kerja,” ujarnya. (kmb/balipost)
