JAKARTA, BALIPOST.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan dua program tidak terdampak efisiensi anggaran.
Kedua program itu adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah saat ini tengah menyusun rencana efisiensi anggaran sejumlah kementerian/lembaga (K/L) sebagai salah satu upaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap di bawah 3 persen.
Namun, Airlangga menjelaskan kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin bahwa pemerintah tak akan melakukan pemangkasan anggaran pada program-program unggulan.
“Anggaran program unggulan tidak dipotong, sama sekali,” ujar Airlangga dikutip dari Kantor Berita Antara.
Menurut Airlangga, sejumlah program unggulan pemerintah tidak menjadi sasaran efisiensi lantaran memiliki daya investasi jangka panjang bagi perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat.
Sementara upaya efisiensi akan dilakukan pada pos belanja yang berpotensi memberikan tambahan ruang fiskal. Pemerintah kini tengah mengevaluasi pos belanja potensial tersebut.
Maka dari itu, Airlangga hari ini menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Keuangan.
Langkah tersebut merupakan wujud dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar defisit APBN tetap terjaga di bawah 3 persen.
“Jelas arahan Bapak Presiden, kita menjaga defisit di 3 persen. Dan tadi ada rapat koordinasi khusus untuk menyikapi tindak lanjut daripada sidang paripurna kemarin,” jelas dia.
Namun, pemerintah belum menetapkan angka final efisiensi anggaran belanja K/L. Keputusan itu nantinya bakal diumumkan oleh Prabowo.
Senada, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga mengaku tengah menyiapkan rencana efisiensi anggaran.
Efisiensi utamanya akan dilakukan terhadap Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tiap K/L. Menurutnya, ABT K/L cukup membuat anggaran menggelembung sehingga potensial sebagai pos belanja yang bisa dipangkas.
Kementerian Keuangan akan menentukan langkah awal yang bisa dilakukan oleh K/L dalam menyiapkan rencana efisiensi anggaran. Persiapan ini rencananya bakal memakan waktu seminggu ke depan.
Menkeu pun mengatakan pemangkasan anggaran K/L ini nantinya tidak membutuhkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagaimana efisiensi belanja pada awal 2025 yang diatur dalam Inpres 1 Tahun 2025. (kmb/balipost)
