DENPASAR, BALIPOST.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur Bali harus segera dilakukan secara terpadu. Hal ini merujuk pada hasil studi World Bank terkait pengembangan pariwisata Bali bersama sejumlah destinasi prioritas nasional.
Menurut Luhut, studi tersebut sejak awal telah menyoroti persoalan mendasar Bali, yakni infrastruktur, ketersediaan air, hingga pengelolaan sampah. Hasil kajian itu, kata dia, sudah dilaporkan kepada Gubernur Bali dan perlu segera ditindaklanjuti.
“Memang masalahnya di infrastruktur. Harus disegerakan dan harus terpadu. Kemudian air, infrastrukturnya, terus sampah,” ujarnya seusai memimpin Rapat Koordinasi Perluasan Piloting
Digitalisasi Bansos Berbasis DPI Wilayah VII, di Gedung Kerta Sabha, Jalan Surapati 1 Denpasar, Kamis (26/2).
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah ini memastikan, pengumuman terkait penanganan sampah akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah menargetkan dalam 18 bulan sejak April 2026, proyek waste to energy (WtE) di Bali sudah mulai berjalan.
“Kita harap 18 bulan dari sejak April 2026 Bali sudah mulai proses waste to energy-nya itu akan jalan,” tegasnya.
Selain infrastruktur fisik, Luhut juga menyoroti persoalan ketertiban, termasuk alih fungsi lahan yang tidak sesuai aturan. Ia menekankan, dengan sistem digitalisasi, praktik-praktik yang menyimpang tidak lagi bisa dimainkan.
“Dengan digitalisasi tidak akan bisa lagi bermain-main. Dari sekarang harus diingatkan, yang alih fungsi lahan tidak benar akan ada penyesuaian,” katanya.
Ia mengingatkan, berdasarkan hasil kajian World Bank, Bali disebut sebagai “jewel” Indonesia. Karena itu, jika Bali tidak tertata dengan baik, dampaknya bisa memengaruhi citra pariwisata nasional secara keseluruhan.
“Kalau Bali tidak bagus, orang juga akan malas datang ke Indonesia. Jadi Bali ini harus tertib,” ujarnya.
Luhut juga menegaskan pentingnya menjaga kualitas wisatawan yang datang ke Bali. Pemerintah, kata dia, tidak akan ragu menindak tegas wisatawan asing yang terlibat narkoba, perkelahian, maupun aktivitas investasi yang merugikan UMKM lokal.
“Kita sudah koordinasikan, yang membuat masalah narkoba, perkelahian, investasi yang mengambil UMKM di sini, kita deportasi saja. Kalau kurang 10 ribu orang lagi itu tidak akan membuat Bali jadi masalah. Bali itu dicintai orang, biarkan yang datang turis yang berkualitas,” tandasnya. (Ketut Winata/balipost)
