DENPASAR, BALIPOST.com – Gubernur Bali, Wayan Koster melontarkan kritik keras kepada anggota DPR dan DPD RI dari daerah pemilihan Bali. Ia menilai para wakil rakyat di tingkat pusat belum maksimal memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya terkait isu mendasar seperti lingkungan, pangan, dan infrastruktur.
Kritik tersebut disampaikan Koster saat menghadiri NCPI Bali Economic Investment Forum (BEIF) 2026 di Sanur, Rabu (18/2).
“Seharusnya anggota DPR dari Bali, anggota DPD dari Bali menjadi pejuang rakyat Bali di Jakarta, bukan berjuang di Bali. Yang di Bali sudah ada DPRD-nya. Berjuangnya di sana, di kementerian semua mitra kerjanya di kementerian itu. Suarakan ini, nggak usah ngudek-ngudek (mengaduk-aduk, red) di Bali,” ucapnya.
Ia mencontohkan, jika ada sekolah atau rumah sakit rusak di Bali, wakil rakyat di pusat seharusnya memperjuangkan anggaran dan bantuan melalui kementerian terkait, bukan sekadar mengkritik tanpa solusi konkret.
“Apa yang kita harus perjuangkan di Jakarta supaya APBN-nya turun ke Bali. Begitu baru dia menjadi pejuang. Karena banyak solusi persoalan Bali itu ada di Jakarta. Kalau berkutat di sini, nambah masalah,” pungkas Koster.
Dalam forum itu, ia juga menyoroti dampak masif pariwisata terhadap Bali, terutama meningkatnya alih fungsi lahan yang disebutnya mencapai 600 hingga 700 hektare per tahun.
“Gak enaknya, alih fungsi lahan terus meningkat 600 sampai 700 hektare pertahunan. Ini yang harus kita kendalikan. Kalau gak kita kendalikan, Bali akan menghadapi ancaman sumber pangan dan juga akan semakin tergerus,” tegasnya.
Menurut Koster, ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah sangat berbahaya bagi masa depan Bali. Ia menegaskan Bali harus mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.
“Kita ingin Bali ini dari segi kebutuhan dasarnya, pangan, air, energi harus bisa kita punya dari Bali. Kecuali produk-produk bermerek misalnya tas Louis Vuitton dari Paris silakan, tapi kalau baju-baju biasa kita beli dari Bali sendiri. Dari Bali kita bikin,” ujarnya.
Koster juga memaparkan sejumlah persoalan turunan akibat pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali. Mulai dari peningkatan volume sampah, kerusakan ekosistem, ancaman ketersediaan air bersih, kemacetan, hingga kesenjangan pembangunan antara kawasan Sarbagita dan luar Sarbagita.
“Kemudian sampah makin meningkat, ekosistem lingkungan makin rusak, ancaman ketersediaan air bersih dan macet. Lalu kesenjangan wilayah antara Sarbagita dan luar Sarbagita. Kapasitas infrastruktur publik jauh dari memadai. Ini real,” tegasnya.
Ia menyebut berbagai persoalan tersebut membutuhkan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat, sehingga peran anggota DPR dan DPD RI dari Bali menjadi sangat krusial. (Ketut Winata/balipost)
