DENPASAR, BALIPOST.com – Provinsi Bali mengawali tahun 2026 dengan kondisi inflasi yang relatif stabil. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Januari 2026 mencatat deflasi sebesar 0,34 persen (mtm), berbalik dari inflasi 0,70 persen pada Desember 2025.
Secara tahunan, inflasi Bali juga melandai dari 2,91 persen (yoy) menjadi 2,58 persen (yoy). Angka ini masih berada dalam sasaran inflasi Bank Indonesia sebesar 2,5±1 persen, sekaligus lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,55 persen (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan capaian tersebut mencerminkan inflasi yang terjaga di tengah tantangan dinamika cuaca dan permintaan pada periode libur awal tahun.
Deflasi Januari terutama dipicu oleh penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring meningkatnya pasokan saat musim panen. Komoditas utama penyumbang deflasi antara lain cabai rawit, bawang merah, cabai merah, serta penurunan harga bensin dan daging ayam ras.
Meski demikian, Bank Indonesia menegaskan, kewaspadaan tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas harga menghadapi rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada triwulan I 2026.
Erwin menerangkan, di balik terkendalinya inflasi Bali secara umum, tekanan harga masih mengintai, khususnya di wilayah perkotaan. Pada Januari 2026, inflasi tahunan Kota Denpasar tercatat sebesar 3,60 persen (yoy), melampaui batas atas sasaran inflasi Bank Indonesia sebesar 2,5±1 persen.
Sementara itu, seluruh kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Bali mencatat deflasi bulanan. Kabupaten Badung mengalami deflasi terdalam sebesar 0,78 persen (mtm) dengan inflasi tahunan hanya 1,09 persen (yoy), disusul Singaraja dan Tabanan.
Bank Indonesia Provinsi Bali menilai inflasi Denpasar perlu diwaspadai mengingat perannya sebagai pusat konsumsi, perdagangan, dan aktivitas ekonomi. Tekanan inflasi ke depan berpotensi meningkat seiring tingginya permintaan pada long weekend, Ramadhan, Idulfitri, dan Nyepi, serta dampak puncak musim hujan yang berisiko mengganggu produksi dan distribusi pangan.
Selain faktor musiman, kenaikan harga emas dunia dan peningkatan permintaan pangan akibat perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi sumber risiko inflasi.
Untuk mengantisipasi tekanan tersebut, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah memperkuat sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui pengamanan pasokan, efisiensi distribusi, serta penguatan regulasi, termasuk intensifikasi operasi pasar dengan prinsip 3T (tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran).
Dengan langkah tersebut, BI optimistis inflasi Bali sepanjang 2026 tetap dapat dijaga dalam sasaran, meski tekanan harga diperkirakan meningkat pada periode HBKN.(Suardika/balipost)
