DENPASAR, BALIPOST.com – Dana desa dari pemerintah pusat mengalami penurunan tahun 2026 ini. Termasuk di Kota Denpasar yang penurunannya mencapai 74,88 persen jika dibandingkan tahun 2025. Akibatnya,beberapa kegiatan di desa tidak dapat dijalanlan tahun ini.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Denpasar, I Wayan Budha saat diwawancarai, Jumat (23/1) mengatakan, tahun ini dana desa yang diberikan pemerintah pusat hanya Rp10.020.733.000. Sementara, pada 2025 lalu total dana untuk 27 desa di Denpasar diterima sebanyak Rp39.896.439.000.
Budha mengatakan, pada tahun 2025 lalu, setiap desa rata-rata menerima Rp1 miliar lebih. Namun untuk tahun ini, masing-masing desa menerima rata-rata Rp300 jutaan. Artinya, dana yang diterima masing-masing desa berkurang mulai dari Rp700 jutaan.
“Semua desa kecuali Dauh Puri Kangin menerima Rp373.456.000. Untuk Dauh Puri Kangin mendapat Rp310.877.000. Itu sesuai perhitungan mereka,” katanya.
Meski demikian, saat ini pihaknya masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sampai saat ini masih belum turun. “Sementara untuk data yang kami terima seperti itu. Untuk dana tertahan ada yang saya dengar untuk membiayai pembangunan gerai koperasi desa merah putih, apakah untuk itu, itu belum tahu juga,” paparnya.
Dengan berkurangnya dana desa, ia mengatakan, akan sangat berdampak bagi program desa di Denpasar. Untuk mengatasi hal itu, dana desa akan diakumulasikan dengan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah (BHPR). Total BHPR di tahun 2026 di Denpasar sebesar Rp177.988.997.128. “Sekarang kami mengarahkan desa supaya penggunaan BHPR diarahkan ke lingkungan, utamanya terkait sampah,” paparnya.
Sementara itu, Perbekel Desa Tegal Harum, I Komang Adi Widiantara saat dikonfirmasi mengatakan, dana desa dari pusat yang didapat tahun ini hanya Rp373 juta. Jumlah tersebut jauh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,3 miliar.
Dengan berkurangnya dana desa dari pusat, beberapa kegiatan di desa dikurangi. Seperti bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dan ketahanan pangan. “Kami prioritaskan program-program pencegahan stunting, seperti posyandu dan sebagainya,” ujar Komang Adi.
Meski demikian, untuk dana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga akan diberikan ke desa, hanya saja untuk jumlah pastinya belum diketahui. Selain itu, desa juga mendapatkan sumber dana lain, seperti BHPR yang cukup tinggi untuk mengcover kegiatan desa lainnya. (Widiastuti/balipost)
