DENPASAR, BALIPOST.com – Untuk mewujudkan smart tourism di Bali, digitalisasi pariwisata menjadi hal mutlak yang harus diadopsi. Untuk itu kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak swasta menjadi sebuah hal yang sangat penting dilakukan. Demikian mengemuka dalam forum yang mengangkat tema “Transforming Tourism through Digital Experience,” Jumat (24/10).
Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Madya, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ni Nyoman Trisnawati mengatakan kolaborasi sangat penting untuk mempercepat penerapan smart tourism di Bali dan seluruh Indonesia. Sebab, sektor swasta membawa inovasi dan kecepatan adaptasi, sedangkan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan regulasi dan pemerataan akses.
Salah satu yang perlu dikolaborasikan menyangkut pemesanan tiket wisata, event, dan destinasi secara lebih efisien mengingat dari data Indonesia Tourism Outlook 2026, terjadi perubahan demografi wisatawan.
Generasi Z dan milenial kini menjadi motor baru pertumbuhan pariwisata dunia dengan minat berwisata yang tinggi. Karena itu, pariwisata Indonesia perlu menghadirkan pengalaman yang sesuai dengan preferensi generasi ini.
Generasi muda cenderung mencari inspirasi melalui media sosial, kreator perjalanan, dan generative AI.
Sementara itu, pelaku industri digital, Felix Panjaitan menyampaikan diperlukan platform digital inovatif yang dirancang untuk tiket wisata, event, dan destinasi secara lebih efisien, aman, dan terintegrasi. “Digitalisasi dapat diakses oleh semua pihak, dari destinasi wisata besar hingga pelaku usaha kecil di daerah,” kata Founder easyticket.id.
Dikutip dari Kantor Berita Antara, diperkenalkannya platform easyticket.id dalam forum ini menjadi ilustrasi menarik tentang bagaimana inovasi digital lokal berusaha menjawab persoalan nyata di lapangan.
Tujuannya kemudian menjadi sederhana, yakni menghadirkan platform yang memudahkan wisatawan menikmati perjalanan tanpa repot, sekaligus membantu pelaku wisata mengelola tiket dan promosi secara real-time.
Selama ini, banyak objek wisata dan penyelenggara kegiatan di Indonesia masih bergantung pada sistem manual untuk penjualan tiket, pencatatan pengunjung, dan promosi.
Akibatnya, data wisata menjadi tidak akurat, peluang kolaborasi antarobjek wisata sulit dilakukan, dan pendapatan daerah kerap tidak termonitor secara optimal.
Kehadiran sistem terpadu, bukan semata urusan efisiensi teknis, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem pariwisata yang lebih tertata dan transparan. (kmb/balipost)
