JAKARTA, BALIPOST.com – Djamiri Chaniago dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) menggantikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang sebelumnya menjabat Menko Polkam ad interim, Rabu (17/9) di Istana Negara.
Dikutip dari Kantor Berita Antara, Djamiri merupakan sosok yang sudah malang melintang di dunia militer. Selama berdinas di Angkatan Darat, dia telah menempati beberapa jabatan strategis.
Terakhir jabatan yang diemban yakni sebagai Kepala Staf Umum TNI dengan masa jabatan 2000 sampai 2004.
Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat pada, 8 April 1949 ini merupakan lulusan Akabri 1971. Dia lalu masuk dalam kategori prajurit infantri dan bergabung ke baret hijau yakni Kostrad.
Selama berdinas di TNI AD, Djamiri sempat terlibat dalam beberapa operasi militer salah satunya invasi Indonesia ke wilayah Timor Leste atau yang lebih dikenal sebagai Operasi Seroja 1975, sama seperti juniornya di Akabri, Presiden Prabowo Subianto yang saat itu tergabung dalam satuan Kopashanda atau Kopassus.
Setelah selesai menuntaskan penugasan operasi, karir militer Djamari perlahan meroket hingga akhirnya menempati beberapa jabatan strategis.
Beberapa jabatan strategis diantaranya yakni Pangdam III/ Siliwangi dari tahun 1997 sampai 1998.
Dia lalu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD (Pangkostrad) tahun 1998 ke 1999 hingga akhirnya menduduki jabatan terakhir sebagai Kepala Staf Umum TNI.
Tidak hanya karir militer saja, Djamiri juga sempat menyelami dunia politik saat masih berdinas sebagai anggota TNI AD.
Dia tercatat pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat dari tahun 1997 sampai 1998 dan Fraksi Abri pada 1998 sampai 1999.
Dengan pengalaman di dunia pertahanan dan politiknya, Djamari kini dipercaya sebagai Menko Polkam. Posisi sentral yang menjembatani antar kementerian strategis guna menciptakan stabilitas keamanan dan politik yang baik.
Sebelumnya, pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mengatakan pemerintah membutuhkan sosok Menko Polkam yang kuat dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
“Indonesia membutuhkan Menko Polkam yang bukan hanya kuat di belakang layar, tapi juga mampu tampil ke depan sebagai wajah pemerintah dan menenangkan publik,” kata Fahmi saat dihubungi di Jakarta.
Kuat menurut Fahmi yakni memiliki posisi politik yang kuat agar dapat menciptakan suasana kondusif di dalam kabinet, parlemen dan masyarakat.
Selain itu, sosok tersebut juga harus diterima khalayak agar masyarakat dapat merasa tenang dan aman di bawah perlindungan Menko Polkam.
Menurut Fahmi, Menko Polkam merupakan jabatan sipil yang strategis karena memainkan peran penting dalam menstabilkan keamanan negara.
Upaya menciptakan keamanan negara dilakukan Menko Polkam dengan menjadi koordinator beberapa instansi strategis seperti Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Polri, TNI dan Kejaksaan Agung.
Karenanya, dibutuhkan sosok yang memiliki pengalaman matang di bidang politik, hukum maupun keamanan negara untuk menempati posisi ini. (kmb/balipost)
