DENPASAR, BALIPOST.com – Tertangkapnya Immanuel Ebenezer yang menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenegakerjaan (Wamenaker), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sebuah operasi tangkap tangan menjadikannya sebagai yang pertama di Kabinet Merah Putih berurusan dengan hukum.
Penangkapan ini menyebabkan publik kembali teringat dengan beragam kontroversi yang dilakukan pembantu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan pemerintahan.
Dari rangkuman data Balipost Online, Jumat (22/8), sejak Kabinet Prabowo-Gibran dilantik, terdapat sejumlah anggotanya yang menuai kontroversi, baik karena pernyataannya yang nyeleneh maupun karena isu korupsi.
Berikut kilas balik menteri-menteri yang pernah menjadi sorotan media karena pernyataannya maupun terseret dugaan korupsi, dikutip dari berbagai sumber:
1. Menko Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra
Baru dilantik, Yusril langsung menjadi sorotan publik atas penyataanya yang menyebutkan bahwa peristiwa 1988 bukan merupakan peristiwa pelanggaran HAM berat.
Mantan Setneg RI era Suharto dan BJ Habibie itu mengatakan, pelanggaran HAM berat adalah genosida atau pembersihan etnis.
Justru dia menyebutkan bahwa pelanggaran berat di Indonesia terjadi di tahun 1960, tahun 1998 tidak termasuk di dalamnya.
Atas pernyataannya, dia mengklarifikasi bahwa terjadi miskomunikasi sehingga penjelasanya keliru. Yusril justru berdalih pertanyaan wartawan tidak jelas, apakah mengenai genosida atau ethnic cleansing.
Ia mengaku salah paham, dan menegaskan akan koordinasi dengan Komnas HAM dan Menteri HAM untuk menindaklanjuti rekomendasi terkait peristiwa 1998.
2. Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto
Di hari-hari awal menjabat sebagai Menteri, Yandri menuai kritikan, atas sikapnya yang blunder. Ia menggualan kop surat kementerian untuk kepentingan pribadi, berupa undangan acara haul ibundanya kepada kepala desa, sehingga sempat mendapat teguran dari Mantan Menkopolhukam Mahmud MD.
Yandri menegaskan bahwa acara tersebut sifatnya pribadi dan tidak menyinggung politik atau pilkada meski istrinya masuk kontestasi Pilbup Serang 2024.
3. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai
Natalis Pigai setelah resmi dilantik sebagai Menteri Hak Asasi Manusia mengusulkan kenaikan anggaran kementerian dari Rp64 Miliar menjadi Rp20 triliun. Rencana ambisiusnya, membangun Universitas HAM dan pendanaan langsung ke tiap desa.
Usulan ini mendapatkan kritikan tajam dari sejumlah tokoh seperti Dino Patti Djalal, karena dianggap tidak masuk akan dan rawan akan korupsi.
4. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia juga tak kalah menuai kontroversi usai dilantik Presiden Prabowo. Mulai dari kebijakan elpiji 3 Kg, dimana kebijakan barunya mencegah pengecer menjual elpiji 3 kg, dan hanya resmi melalui pangkalan.
Kebijakan ini menyebabkan terjadi antrean panjang dan bahkan ada lansia yang meninggal akibat kelelahan mengantre hanya untuk mendapatkan elpiji 3 kg.
Kebijakan itu menuai sorotan tajam, hingga Presiden Prabowo memerintahkan agar pengecer Kembali diizinkan menjual elpiji 3 kg. Sedangkan 374 ribu pengecer diangkat menjadi sub pangkalan untuk memperbaiki distribusi dan mengontrol Harga lebih baik.
Selain itu, pada Hut Golkar ke -60, Bahlil yang juga sebagai Ketua Partai Golkar, mengungkapkan bahwa partainya mendapatkan jatah 5 Menteri. Bahkan, dia menyebutkan telah menukar posisi Ketua MPR yang harusnya untuk Golkar diberikan kepada Gerindra dengan ganti keuntungan tambahan atau dikenal dengan istilah tukar guling.
5. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo
Di bulan September 2023, Menpora Dito Ariotedjo pernah diduga menerima uang dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi BTS 4G untuk terdakwa mantan Menkominfo Johny G Plate.
Komisaris PT Solitech Medioa Synergy, Irawan Hermawan, menyebutkan bahwa dirinya menyerahkan uang senilai Rp27 miliar kepada Dito Ariotedjo. Akan tetapi, hal itu telah mendapatkan klarifikasi bahwa Dito tidak mengetahui terkait soal penerimaan dana sebesar itu.
6. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan
Zulkifli Hasan pada Januari 2020, pernag diperiksa KPK dalam kasus suap pengajuan revisi alih dungsi hutan menjadi lahan sawit di Riau.
Namanya beberapa kali disebut-sebut oleh terpidana kasus ini Annas Maamun, dititipkan permohonan alih fungsi hutan Riau kepada Mendag di Kabinet Merah Putih tersebut.
7. Utusan Khusus Presiden, Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah)
Utusan presiden Mifta Maulana yang akrab dipanggil Gus Miftah, dalam suatu ceramah di Magelang pada November 2024, mengeluarkan kalimat kasar terhadap pedagang es teh. “Ya kana didol, goblog”.
Atas pernyataannya ini mendapatkan teguran dari Presiden melalui Sekretaris Kabinet. Publik bereaksi keras, dengan mendatangani petisi yang dalam beberapa hari mendapatkan lebih dari 200 ribu tanda tangan, membuat Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus, 6 Desember 2024.
8. Wamen Kumham, Edward Omar Sharif Hiariej
Wamen Kumham, Edward Omar Sharif Hiariej, pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK pada Nopember 2023.
Wamen yang disapa Eddy, dilaporkan IPW ke KPK atas dugaan gratifikasi sebesar Rp7 miliar. Eddy dilaporkan terlibat gratifikasi Bersama asistennya pribadinya, Yogi Ari Rukmana dan Advokat Yasie Andika Mulyadi.
9. Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono
Bulan Juli 2024, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono pernah menjalani pemeriksaaan KPK dalam kasus pengadaan barang dan jasa. Waktu itu, KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi dalam Kerjasama antara PT Telkom dengan PT Telemedia Onyx Pratama. Dugaan kerugian negara mencapat ratusan miliar dalam perkara tersebut.
10. Menko Perekonomian, Airlangga Hartato
Menko Perekonomian, Airlangga Hartato pada Agustus 2024, pernah menjadi sorotan publik terkait dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunnya. Bahkan, setelah dilantik Prabowo, dia pernah mendapat surta pemanggilan dari Kejagung untuk diperiksa dalam kasus korupsi yang melibatkan Kementrian Perdagangan periode 2021-2022.
Dari sederetan kontroversi para pendamping Presiden Prabowo dalam memimpin pemerintahan, kasus penangkapan Immanuel Ebenezer menjadi pukulan pertama bagi kabinet Merah Putih itu. (Agung Dharmada/Balipost)
