Pekerjaan
Ilustrasi. (BP/dok)

Dampak virus Corona paling dirasakan industri pariwisata. Pengusaha kelimpungan akibat anjloknya kunjungan wisatawan. Pendapatan usaha merosot terutama sejak ditutupnya penerbangan dari dan ke Tiongkok. Pun demikian, tenaga kerja (naker) di sektor ini waswas karena sewaktu-waktu bisa dirumahkan atau bahkan jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kembali terpuruknya pariwisata Bali telah diprediksi banyak pihak. Bahkan proses recovery diyakini tidak bisa dalam hitungan bulan, melainkan tahunan. Artinya, usaha gulung tikar dan gelombang PHK di sektor pariwisata kemungkinan tidak bisa dihindari. Dari dua pilihan tersebut, yang paling gampang adalah melakukan PHK.

Tidak banyak pilihan kalau sudah tidak ada uang kecuali efisiensi sumber daya manusia. Sejatinya tidak ada yang menginginkan kedua hal tersebut terjadi. Ini pula yang disuarakan netizen di akun Facebook @balipost.

Mereka tidak ingin ada satu pihak yang dikorbankan, apalagi naker. Rintangan seberat apa pun harus dihadapi bersama. Di sinilah pemerintah yang pegang peranan. Di antara pilihan sulit antara mengorbankan usaha atau naker, pemerintah diharapkan mencari win-win solution. Misalnya dengan memberikan kebijakan relaksasi pajak.

Pemerintah juga bisa mendorong perbankan untuk memberikan keringanan kredit usaha selama masa jeda pariwisata. Tujuannya agar pengusaha tidak mengambil opsi PHK. Ini ujian berat bagi Bali. Tentu saja semua pihak berharap Bali bisa lolos cumlaude sehingga ke depan fondasi perekonomian Bali makin kuat.

Komang Bajing

Sejak 2017 pengusaha dan pelaku pariwisata sudah keteteran. Saya yang punya UMKM di Amed sejak erupsi Gunung Agung, gempa Lombok, pilpres, pemilu. Terus awal 2020 Corona. Belum pulih di sektor keuangan.

Komang Manikan

Terus pengusahanya saja dituntut. Pemerintah baru akan diminta membebaskan pajak selama enam bulan saja sudah langsung bilang akan miskin. Pemasukan tidak ada, bagaimana mau menggaji karyawan. Jangan terlalu egois.

Baca juga:  PHDI, MDA dan Pemprov Bali Keluarkan Surat Edaran Bersama

I Nyoman Astawan

Tidak hanya Bali. Semua negara dan pengusaha di bidang pariwisata seperti cruise line juga mengalami kerugian besar. Saya lebih baik pariwisata menurun daripada kita dan keluarga, anak istri diancam oleh serangan virus.

Kadek Diartha

Ngomong gampang. Coba cari data karyawan tetap, kontrak dan harian di hotel, restoran, pub, kafe, dll. Kalau sudah ada data per kelurahan, baru turun ke lapangan bersama Disnaker dan dewan. Audit administrasi dan fisik serta ajak pengusahanya membicarakan bagaimana caranya menghindari PHK.

Utama Made

Omongan pejabat sama saja, tidak ada isinya. Itulah omongan pejabat.

Made Topan

Gampang nyuruh saja pemerintah, tapi tidak memberikan bantuan. Namanya juga pengusaha, di saat keadaan tidak memungkinkan ya… harus diambil tindakan tersebut kecuali pemerintah memberi subsidi, apakah mau?

Adnyana Narendra

Kecuali pemerintah bisa menjamin kelangsungan tenaga kerja. Jangan pajak saja diuber pak, tapi pikirkan juga kami masyarakat kecil.

Putu Suwendi

ASN aman-aman saja karena adanya bantuan pusat Rp 3,3 triliun. Sedangkan kami yang berusaha keras untuk membangkitkan usaha demi kehidupan karyawan, bantuan apa kami dapat dari pemerintahan secara nyata! Bantuan bebas pajak, itu logika kata puisi politis. Tidak adanya transaksi pembayaran, pajak apa pun kami tidak bayar.

Yunix Jesna

Lantas bagaimana caranya membayar gaji, pak? Saya juga punya sopir, tidak ada tamu bagaimana mau memberikan gaji?

Ngurah Agunk

Kalau bisa kredit pinjaman bunganya diturunkan selama keadaan tidak normal. Pemerintah harus merekomendasikan itu kepada bank-bank yang menyalurkan kredit. Toh juga bank tidak ada bangkrut jika bunganya diturunkan. Supaya bisa membayar biaya gaji staf dan lain-lain.

Cokorda Istri Dewi

Apakah pemerintah mau memberi subsidi untuk bayar karyawan?