Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno (mantan Wapres dan Panglima ABRI) memeluk erat Arya Wedakarna (AWK) disaksikan Sukmawati Soekarno, Hariono (Ketua BPIP), Wisnu Bawa Tenaya (Sekretaris BPIP) dan Enong Ismail (The Sukarno Center) di Jakarta. (BP/Istimewa)

 

JAKARTA, BALIPOST.com – Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) bentukan Presiden Joko Widodo mendapat dukungan penuh dari The Sukarno Center Tampaksiring. Keberadaan BPIP yang langsung di bawah koordinasi Presiden RI membuat lembaga ini menjadi salah satu think thank dalam hal pembinaan ideologi Pancasila, dan komitmen menjaga Pancasila sebagai satu–satunya dasar ideologi bangsa disampaikan oleh The Sukarno Center.

Diterima di Kantor BPIP yang masih dalam satu kawasan Istana Presiden, hadir Sukmawati Soekarno (Ketua Dewan Pembina The Sukarno Center), Enong Ismal (Ketua Kurator Museum Sukarno), Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III (President The Sukarno Center) dan jajaran pengurus TSC dari Jakarta. Di jajaran BPIP hadir Try Sutrisno (Dewan Pengarah), Hariono (Plt. Ketua BPIP), Wisnu Bawa Tenaya (Sekretaris BPIP) berserta para deputi. Dalam kesempatan itu, Sukmawati Soekarno menyampaikan rasa bangga dan dukungannya pada kegiatan BPIP yang dinilai sangat pas untuk bisa menjaga nilai–nilai Pancasila khususnya menghadapi dunia politik Indonesia pasca 2024.

‘’Saya menilai bahwa tantangan para kaum nasionalis ini yakni pasca 2024. Sekarang banyak di antara pembela Pancasila sudah berusia sepuh, tapi kaderisasi masih belum maksimal. Saya yakin Presiden Joko Widodo akan menyelesaikan tugas dengan baik hingga 2024 termasuk membasmi radikalisme. Tapi setelah Jokowi apa ada lagi? Maka dari itu The Sukarno Center wajib mendukung BPIP ini agar menjadi lembaga permanen, jangan sampai nanti ganti presiden maka lembaga ini bubar,” ungkap Sukmawati yang juga adik kandung Megawati Soekarno Putri ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Dr. Arya Wedakarna yang menyatakan di tahun 2020 ini, The Sukarno Center akan bersinergi dengan lembaga nasionalis khususnya dalam acara–acara kebangsaan khususnya di wilayah–wilayah yang dirasa minim wawasan kebangsaannya. “Pertama–tama kita harus petakan dulu mana wilayah yang tergolong banyak sel radikalismenya, baik di desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi,” ungkap Dr. Gusti Wedakarna yang juga Senator DPD-RI. (Adv/balipost)

 

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.