Wisatawan berkunjung ke Goa Gajah. (BP/dok)

Oleh I Made Ramia Adnyana, S.E., M.M., CHA.

Pariwisata yang telah dicanangkan menjadi core business pembangunan nasional oleh Presiden Jokowi memiliki posisi yang sangat strategis mengingat devisa yang disumbangkan mencapai lebin dari US$17 miliar di tahun 2019 (5,25% dari GDP) dan diharapkan mencapai US$20 miliar di tahun 2020 (5,50% dari GDP). Diharapkan juga mampu menciptakan 13 juta lapangan kerja.

Di tahun 2020-2024 diharapkan mampu menciptakan 15 juta lapangan kerja. Pertumbuhan pariwisata di bawah kepemimpinan Dr. Ir. Arief Yahya, M.Sc. sebagai Menteri Pariwisata mampu mencapai 22% yaitu tiga kali lipat di atas pertumbuhan global yang hanya tumbuh 6,2% dan di atas pertumbuman ASEAN yang tumbuh hanya 7% di tahun 2018.

Suksesnya promosi branding tagline ‘’Wonderful Indonesia’’ juga telah mampu menempatkan Indonesia di posisi 40 besar dunia di Global Tourism Index (GBI) yang melesat dari ranking 70 besar Dunia.

Walaupun terjadi sedikit stagnasi dan penurunan pertumbuhan pariwisata di tahun 2019 yang diakibatkan oleh terjadinya beberapa sebab di antaranya perang dagang antara China dan Amerika Serikat yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian ekonomi dan penurunan daya beli masyarakat nutuk melakukan wisata ke negara lain. Hal lain penyebab menurunnya pertumbuhan pariwisata adalah adanya kenaikan harga tiket pesawat yang merupakan komponen utama paket wisata menyebabkan harga paket wisata ke Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan berwisata ke negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Myanmar dan Kamboja.

Di samping juga karena berbagai bencana alam (national disaster) di Tanah Air yang menjadi faktor lain untuk menunda kunjungan mereka ke Indonesia dan Bali. Namun kenyataannya salah satu media kondang dari Amerika Serikat Conde Nast menempatkan Indonesia sebagai The Best Country sebagai Tourism Destination tahun 2019 dengan skor 92.78 mampu mengalahkan Thailand (92.37), Portugal (91.94), Sri Lanka (91.79) dan South Africa (91.59).

Ini membuktikan bahwa pariwisata adalah satu-satunya industri yang mampu membawa Indonesia ke puncak kemeemasan karena produk pariwisata Indonesia memiliki competitive advantage dan comparative advantage dibandingkan dengan industri lainnya. Karena Indonesia memiliki keanekaragaman adat istiadat, budaya, flora fauna dan keramahan masyarakatnya di lebih dari 17 ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.

Bali sebagai salah satu pintu gerbang utama masuknya wisatawan mancanegara mampu menyumbang 6,2 juta wisatawan mancanegara dan 9,7 juta wisatawan domestik di tahun 2018. Sumbangsih Bali ini mencapai lebih dari 40% target secara nasional.

Bali yang telah secara jelas mengusung pariwisata budaya bernapaskan nilai-nilai luhur agama Hindu dengan falsafah Tri Hita Karana-nya sesuai dengan Perda No. 2/2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali telah juga secara konsisten menjaga destinasi Bali agar tetap berkelanjutan. Peran serta kontribusi masyarakat Bali sebagai stakeholder pariwisata Bali memiliki peranan yang sangat penting di dalam menjaga kondusivitas Bali sebagai The Best Holiday Destination.

Namun peran ini harus dibangun dengan komitmen agar masyarakat Bali tidak hanya menjadi objek pembangunan kepariwisataan namun menjadi subjek. Paradigma selanjutnya adalah bagaimana mengubah masyarakat Bali dari hanya stakeholder menjadi shareholder ke depannya.

Sinergitas pembangunan keempat pilar kepariwisataan di Bali yang meliputi: destinasi, pemasaran, kelembagaan/SDM dan industri mesti dilakukan secara terpadu oleh pemerintah pusat (Kemenparekraf), pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui koordinasi Bapak Gubernur melalui konsep One island one management and one commando yaitu satu pulau yang dikelola oleh satu manajemen dan satu komando.

Baca juga:  Pertanyakan Bali Jadi Destinasi Ramah Wisatawan Muslim, Pelaku Pariwisata Bertemu Menparekraf

Demi hasil pembangunan kepariwisataan yang lebih baik dan maksimal serta mampu memberi manfaat yang lebih besar untuk kesejahtraan masyarakat Bali, ini sesuai amanat UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan. Saat ini Pemerintah Provinsi Bali sedang menyiapkan perda dan pergub terkiat standardisasi penyelenggaran kepariwisataan Bali yang meliputi keempat pilar pembangunan kepariwisataan di selaraskan dengan aspek 3P (produk, pelayanan dan pengelolaan) yang diharapkan nantinya mampu memberi pelayanan yang maksimal kepada wisatawan yang berkunjung ke Bali sesuai quality management dan customer satisfaction untuk menuju pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis masyarakat.

Pembangunan kepariwisata tersebut akan berjalan sesuai harapan sepanjang pentahelik pembangunan kepariwisataan yaitu: akademisi, pengusaha (business), masyarakat (community), pemerintah (government) dan media di libatkan secara maksimal dan ikut mengawasi jalannya pembangunan kepariwisataan yang sedang berlangsung.

Kunjungan perdana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio didampingi Wakil Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Angela Tanoesudibjo pada saat acara Indonesia Tourism Outlook (ITO) 2020 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) telah menunjukkan bahwa Kemenparekraf masih sangat concern dan melihat posisi strategis Bali sebagai destinasi utama yang sangat penting dalam pembangunan kepariwisataan secara nasional.

Beliau menggarisbawahi bahwa ke depan akan libel fokus pada pembangunan kualitas dan bukan kuantitas. Walaupun dari segi kuantitas kecil asalkan mampu menyumbang devisa yang lebih besar seperti contohnya. New Zealand yang hanya menerima 4 juta wisatawan namun devisa yang dihasilkan jauh melebihi devisa yang kita terima.

Kita sangat sependapat dengan fokus pada kualitas ke depan namun tentu juga harus dipikirkan bahwa Indonesia dan Bali memiliki produk yang beragam termasuk produk untuk budget tourist yaitu wisatawan yang ingin mengunjungi Indonesia dan Bali dengan budget yang terbatas dengan tujuan studi dan adventure seperti backpackers.

Jikalau wisatawan yang berkualitas jumlahnya sangat sedikit tentu ini tidak akan berdampak apa-apa pada perolehan devisa. Sehingga perlu dipikirkan bahwa tidak boleh ada dikotomi antara kualitas dan kuantitas (Quality and Quantity). Kita membutuhkan wisatawan yang berkualitas dengan jumlah yang besar dari aspek kuantitas namun sesuai dengan daya dukung (caring capacity) agar berdampak signifikan terhadap perolehan devisa negara. Kemenparekraf mesti menghitung secara cermat target secara nasional tingkat kunjungan dengan target devisa yang diinginkan yang sesuai dengan daya dukung (caring capacity) masing-masing destinasi prioritas.

Fokus pembangunan 10 Bali baru dan 5 destinasi super prioritas yang meliputi (Danau Toba, Mandilka Lombok, Labuan Bajo, Borobudur dan Likupang) dengan anggaran yang begitu besar kita harapkan bisa berjalan sesuai rencana dan kita bisa memantau bagaimana kontribusinya terhadap target secara nasional.

Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan strategi pembangunan tiga pintu utama wisatawan untuk mempertahankan dan meningkatan tingkat kunjungan yaitu: The great Bali, the great Batam dan the great Jakarta? Mari kita tunggu kebijakan dan strategi besar dari Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif selanjutnya! Selamat bekerja Pak Menteri dan Bu Wamen!

Penulis, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA)

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.