Sidang sengketa informasi antara Walhi Bali sebagai pemohon dan PT Pelindo III sebagai termohon. (BP/ist)

DENPASAR, BALIPOST.com – Sidang sengketa informasi antara WALHI Bali dengan PT. Pelindo III cabang Benoa kembali di gelar. Selasa (29/1), agenda sidang sengketa informasi tersebut adalah pemeriksaan materi dari termohon yakni PT.Pelindo III cabang Benoa.

Sidang dipimpin Agus Astapa sebagai ketua majelis dan I Gusti Ngurah Wirajasa serta Ketut Suharya Wijaya sebagai Anggota Majelis. Pihak Pelindo menyampaikan tanggapannya secara tertulis yang isi dari tanggapan tersebut pada intinya masih tetap tidak memberikan data yang dimohonkan oleh WALHI Bali.

Pihak Pelindo III Cabang Benoa diwakili oleh R. Suryo Khasabu bersama timnya menjelaskan bahwa dirinya masih tetap dalam pendiriannya untuk tidak memberikan informasi yang diminta oleh pemohon WALHI Bali. “Segala informasi yang diminta oleh pemohon itu belum jelas, sebab belum menunjukan penggunaan informasi secara detail” ujarnya.

Ia juga menjelaskan dalam surat pemohon isinya adalah untuk mengetahui dampak reklamasi.

Sementara pimpinan sidang Agus astapa mengatakan, segala prosedur yang dimiliki oleh pemohon dan diberikan kepada termohon yakni PT.Pelindo III dalam meminta informasi terkait aktivitas reklamasi di kawasan Teluk Benoa itu sudah mesti ditanggapi.

Menurut Agus Astapa, prosedur dari pemohon yakni WALHI Bali itu sudah betul. Terkait dengan identitas yang meminta informasi, informasi yang dibutuhkan, alasan penggunaan informasi, cara mendapatkan informasi dan tujuan penggunaan informasi juga sudah dikatakan dalam persidangan. Sebab apa yang disampaikan secara verbal dalam persidangan itu sah. Dan prosedur permohonan informasi dari pemohon ini mesti ditanggapi. Hal tersebut mengacu pada formulir yang diberikan oleh pemohon, pungkasnya.

Baca juga:  Soal RIP Benoa, Dewan Putuskan Bersurat ke Wali Kota

Direktur WALHI Bali I Made Juli Untung Pratama menjelaskan bahwa dalam persidangan tersebut, Pelindo III berbelit-belit untuk memberikan informasi publik yang diminta WALHI Bali. Padahal majelis komisioner telah menyatakan permohonan WALHI Bali sudah sah secara prosedural.

“Jelas ini adalah upaya berbelit-belit dari PT. Pelindo III cabang Benoa untuk mempersulit WALHI Bali mendapatkan salinan yang diminta, padahal dalam sidang sudah dijelaskan oleh majelis komisioner, permohonan WALHI Bali sudah sah secara prosedural”, tungkasnya.

I Wayan Adi Sumiarta, SH., M.Kn. juga menambahkan bahwa PT. Pelindo III cabang Benoa terus saja berkelit dalam memenuhi permohonan informasi WALHI Bali, padahal secara prosedural pengajuan surat, sampai diterima menjadi sengketa oleh KIP sudah sesuai UU.

“Saya jadi curiga apakah Pelindo memang memiliki informasi yang diminta oleh WALHI Bali? atau jangan-jangan aktivitas reklamasi yang mereka lakukan selama ini untuk perluasan pelabuhan Benoa tidak berizin atau bodong sehingga mereka terus berkelit untuk memberikan dokumen yg diminta oleh walhi” ujarnya.

Sampai detik ini pihak Pelindo terus saja berkelit padahal segala prosedur permohonan informasi yang diberikan oleh WALHI Bali itu sudah dinyatakan sah dan sesuai secara prosedural.

Terkait tanggapan dari pihak PT.Pelindo III cabang Benoa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan akan ditanggapi oleh WALHI Bali dan akan segera dikirimkan dalam kurun waktu satu Minggu kedepan. (kmb/balipost)

 

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.